PRIORITAS, 10/6/25 (Jakarta): Kebijakan mengizinkan pemerintah daerah (Pemda) menyelenggarakan rapat di hotel merupakan bentuk dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata.
“Pak Menteri memberikan satu ruang bagi teman-teman kepala daerah atas dasar data-data yang kami miliki terkait dengan belanja daerah yang harus terus didorong, dimaksimalkan,” kata Bima dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung A Lantai 3, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (10/6/25).
Ditegaskan Bima relaksasi ini diberikan dengan beberapa catatan penting. Pertama, kegiatan rapat di hotel harus didasarkan pada urgensi dan substansi kegiatan.
Dirinya pun meminta pemda memastikan setiap kegiatan tersebut benar-benar diperlukan dan tidak mengada-ada. “Kalau istilah Pak Menteri, kalau tidak perlu, enggak usah dibuat perlu. Kalau tidak ada urgensinya, enggak usah diprioritaskan,” katanya.
Hal kedua, ia menyampaikan agar kegiatan rapat tetap dibatasi dari sisi frekuensi. Tujuannya adalah menjaga efektivitas kegiatan dan mencegah pemborosan anggaran.
Hanya saja kegiatan tersebut diharapkan tetap mampu menggerakkan sektor ekonomi, terutama perhotelan, serta mengantisipasi dampak negatif seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Yang penting adalah roda ekonomi di daerah berjalan. Yang penting ekosistem perhotelan pariwisata kembali hidup,” katanya. (P-*r/Armin M)
