Pejabat diminta perbaiki komunikasi publik

PRIORITAS, 14/8/25 (Jakarta): Berkaca dari unjuk rasa masyarakat terhadap Bupati Pati Sudewo, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta kepada pejabat untuk memperbaiki komunikasi publik, terutama soal isu sensitif.

“Menurut pandangan saya, memang pada akhirnya pejabat publik dituntut untuk mampu banyak menahan diri terkait dengan hal-hal yang sangat sensitif terhadap rakyat. Kasus di Pati ini adalah hikmah dan pelajaran bagi kita bersama untuk melihat bagaimana hubungan antara kepala daerah dan rakyat sesungguhnya tidak boleh berjarak,” kata Rifqinizamy saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (14/8/25).

Read Also

PRAWIRO INDONESIA JAWA TIMUR RAPATKAN BARISAN DUKUNG PRABOWO 2024

17 May 2023

Rifqinizamy menilai unjuk rasa masyarakat Pati adalah bentuk penyampaian pendapat oleh masyarakat yang tidak bisa menyampaikan aspirasi lewat jalur normal.

“Aksi-aksi demonstrasi dan seterusnya itu kan adalah luapan dari cara rakyat karena dia tidak bisa menyampaikan melalui institusi-institusi yang normal, kanalisasi pendapat yang normal,” ujarnya.

Dirinya memahami rencana kenaikan pajak PBB P2 hingga 250 persen yang disampaikan oleh Sudewo adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski demikian komunikasi publik yang kurang baik berujung dengan unjuk rasa di Pati.

Read Also

Tujuh rekor PON tercipta di arena kolam renang hari kedua perlombaan di Medan

16 Sep 2024

Karenanya, Rifqinizamy juga mendorong pejabat publik untuk mengomunikasikan kondisi keuangan daerah dan kebijakannya secara transparan kepada publik

“Soal komunikasi politik antara pejabat publik dengan masyarakat, apapun kebijakan yang ingin diambil sedapat mungkin pemerintahan, terutama pemerintahan daerah, menggunakan akuntabilitas dan transparansi kinerja kepada rakyatnya,” katanya.

Karena itu Rifqinizamy meminta agar APBD dibuka sehingga masyarakat mengetahui angka pendapatan daerahnya dan juga kebutuhan daerahnya.

“Kalaupun misalnya kebutuhan-kebutuhan daerah itu belum mampu dibiayai oleh APBD-nya maka sampaikan kepada masyarakat bahwa daerah belum mampu melakukan program-program yang awalnya sudah dicanangkan karena tidak ada uangnya. Nah komunikasi ini menjadi penting untuk kita membangun tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus sensitif terhadap publik serta melibatkan publik,” urainya seperti diansir dari Antara. (P-*r/AM)