PRIORITAS 18/2/25 HANOI : Majelis Nasional atau parlemen Vietnam akan mengesahkan rencana reformasi birokrasi yang memangkas jumlah kementerian dan lembaga, termasuk memberhentikan atau memecat sekitar 100 ribu pegawai negeri sipil.
Reuters melaporkan parlemen Vietnam Selasa (18/2/25) memberikan lampu hijau bagi pemerintah untuk memangkas hingga seperlima instansi pemerintah guna efisiensi anggaran.
Parlemen sebelumnya meloloskan amandemen Undang-Undang tentang Pengorganisasian Pemerintahan. Seperti dikutip beritaPrioritas.com dari CNNIndonesia.com, Selasa (18/2/25), amandemen ini membuka jalan bagi pemangkasan 15-20 persen aparatur negara dari lima kementerian, empat lembaga, dan lima saluran televisi nasional.
Masyarakat Vietnam dilanda keresahan dengan adanya langkah pemerintah ini. Menurut sejumlah media setempat, restrukturisasi ini akan menyasar media, polisi, bahkan militer. Dari hampir dua juta pegawai negeri per 2022, sekitar 100 ribu di antaranya diperkirakan akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini.
Pemerintah Vietnam beralasan pemecatan ratusan ribu pegawai ini demi melakukan efisiensi atau pengetatan anggaran. Meski begitu, langkah ini disebut lebih gila dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berencana memangkas 75 ribu PNS federal.
Sekretaris Jenderal Partai Komunis, To Lam, pada pekan lalu mengatakan perampingan ini diperlukan tidak hanya untuk menghemat anggaran negara tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi sistem.
Hal ini membuat cemas masyarakat Vietnam karena jabatan pegawai negeri begitu dielu-elukan di negara komunis tersebut. Warga Vietnam sudah telanjur berpikir bekerja untuk negara merupakan pengabdian seumur hidup.
Salahsatu warga Vietnam yang sebelumnya bekerja sebagai produser televisi negara juga terkena imbas efisiensi bulan lalu. Thanh yang merupakan nama samarannya, mengaku kaget karena secara mendadak diberhentikan dari pekerjaannya yang sudah ia jalankan selama 12 tahun.
Televisi milik negara itu kini telah ditutup, ia hanya diberikan waktu dua pekan untuk keluar dari pekerjaannya. “Rasanya amat menyakit jika membicarakannya,” kata pria 42 tahun yang memiliki dua anak tersebut
Sebaliknya, langkah pemecatan ini disambut baik oleh para investor, diplomat, dan pejabat. Meski begitu, Vietnam diperkirakan mengalami sedikit masalah administratif imbas pemangkasan ini. Namun, pemerintah sudah memastikan reformasi ini tidak akan memengaruhi persetujuan proyek di Vietnam.
Vietnam akan memangkas kementerian atau lembaga dari 30 jadi 22. Dalam skema perampingan ini, sejumlah kementerian nantinya akan dilebur. Beberapa di antaranya seperti penggabungan kementerian perencanaan dan investasi dengan kementerian keuangan, penggabungan kementerian perhubungan dengan kementerian konstruksi, dan penggabungan kementerian sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan kementerian pertanian.
To Lam sempat mengatakan efisiensi dibutuhkan lantaran para pegawai negeri telah menjadikan instansi pemerintah sebagai ‘tempat berlindung’. Menurut dia, instansi negara tak boleh jadi tempat berlindung bagi pejabat-pejabat yang lemah.
Ia bahkan menyamakan langkah efisiensi itu seperti operasi pengangkatan tumor. “Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat yang pahit dan menahan rasa sakit untuk menghilangkan tumor,” kata Lam.
Pemerintah Vietnam sendiri belakangan sedang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2025. Target ini meningkat dari 7,1 persen pada tahun 2024.
Sejalan dengan target ini, pemerintah pun memerlukan alokasi anggaran yang lebih efisien. Dengan mengurangi jumlah pegawai negeri dan kementerian, pemerintah berharap dapat menghemat sebesar 113 triliun Dong atau setara $4,5 miliar dolar (sekitar Rp72 triliun) dalam lima tahun ke depan.
Terlepas dari itu, pemerintah juga perlu biaya pensiun dan pesangon yang diperkirakan melebihi $5 miliar dolar (sekitar Rp81 triliun). Namun tahun-tahun berikutnya, pemerintah hanya akan membayar jumlah gaji pegawai jauh lebih kecil. (P-jeffry w)
