PRIORITAS, 13/6/25) (Sidoarjo): Enam Fraksi di DPRD Sidoarjo kompak menuntut Bupati Sidoarjo, Subandi meminta maaf dan memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai tugas Dewan mengghambur-hamburkan uang dan soal pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan rawan dengan kasus tindak pidana korupsi.
Tuntutan tersebut terjadi pada kegiatan Rapat Paripurna pandangan praksi-Fraksi terhadap Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2024 di ruang Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, Selasa (10/6/25).
Pernyataan keenam fraksi tersebut disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi yaitu Fraksi PKB, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, Fraksi PKS/PPP serta Fraksi Nasional Demokrat (gabungan Partai Nasdem dan Partai Demokrat). Sedangkan Fraksi Partai Golkar tidak mempersoalkan ucapan Bupati Sidoarjo.
Picu kegaduhan
Ucapan Bupati Sidoarjo tersebut cukup memicu kegaduhan karena rapat paripurna yang biasanya landai dan tenang, sempat dipenuhi dengan sorakan ketika salah satu Fraksi yang tidak terusik dengan pernyataan Bupati menyampaikan pandangan umumnya.
Tuntutan Bupati Sidoarjo untuk minta maaf dan klarifikasi secara tegas disampaikan oleh enam fraksi tersebut baik melalui forum resmi rapat paripurna atau rapat lainnya dengan dihadiri oleh media cetak maupun media online.
Alasannya karena pernyataan tersebut dianggap mendiskreditkan tugas dan lembaga dewan juga memberi kesan negatif bagi kinerja dewan bagi warga dan konstituen para anggota dewan.
Fraksi Partai Gerindra melalui Jubir Pratama Yudhiarto mengatakan, Kepala Daerah dan DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga sejajar dan merupakan mitra kerja dalam fungsi yang berbeda. “Sebab itu sikap politik sesuai Tata Tertib (Tatib 2024) dan untuk mengembalikan marwah dewan, kami mohon kepada Saudara Bupati untuk meminta maaf terbuka secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik,” tukasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Fraksi PKB melalui juru bicara M Rojik. Sementara Fraksi PDIP melalui Jubir Kusumo Adhi Nugraha menyampaikan pernyataan cukup tegas dan lugas meminta Bupati Sidoarjo meminta maaf kepada dewan karena sudah memojokkan kinerja dewan.
“Apalagi pernyataan tersebut sudah viral di media sosial dan media lainnya. Kami menunggu itikad baik Bupati karena antara dewan dan Bupati memiliki kedudukan yang setara,” tegas politisi muda ini.
Seperti diketahui hubungan Bupati dan DPRD Sidoarjo sempat tegang akibat beredarnya video pendek berdurasi 22 detik pada 19 Maret 2025 lalu yang memojokkan tugas 50 anggota DPRD Sidoarjo.
Dalam video tersebut Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan selama ini Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo bertugas dan bekerja menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan kinerja pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo hanya sebatas menghambur-hamburkan uang.
Hal ini membuat pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo merasa disepelekan dan tidak dihargai bahkan berdampak pada boikot Pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo saat Paripurna Pertanggung Jawaban Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun anggaran 2024. (P-Jhoony P)
