PRIORITAS, 30/4/25 (Jakarta): Menteri Sosial Syaifullah Yusuf hari ini, Rabu (30/4/25), melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 53 titik pembangunan sekolah rakyat telah dilakukan pematangan. Bahkan, sudah mulai memasuki tahap penyediaan sarana dan prasarana seperti bangku, kursi, dan tempat tidur siswa.
Kepada pers saat tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Mensos menjelaskan terdapat hampir 300 kabupaten, kota, dan provinsi yang mengusulkan untuk bisa menyelenggarakan sekolah rakyat.
Dikatakannya, Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan survei. “Setelah dinyatakan layak, akan dilaporkan kepada Presiden tentang kemungkinan penambahan dari 53 yang sudah siap itu,” ujar Mensos yang biasa disapa Gus Ipul itu.
Itu pun, sambungnya, masih bisa berubah. “Mungkin 70 atau mungkin juga 80 dan mungkin juga bisa 100 tergantung nanti dalam dua minggu ke depan ini,” ucapnya.
Dia menargetkan 200 sekolah rakyat tersebut akan memulai proses pembelajaran pada tahun 2026. Sementara itu, 53 sekolah rakyat yang sudah dibangun akan mulai beroperasi pada tahun 2025.
Mensos menyampaikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah melakukan pembinaaan dan pemetaan kepala sekolah dan tenaga pendidikan lainnya untuk sekolah rakyat. Di sisi lain, Kementerian Sosial juga telah memetakan siswa-siswa yang dapat sekolah di sekolah rakyat.
“Mereka yang berada di desil 1, miskin ekstrim atau miskin. Nanti juga akan ada semacam kunjungan ke rumah masing-masing orang tua mereka untuk memastikan bahwa mereka berada di desil 1 dan ada kesanggupan untuk mengikuti proses belajar-mengajar di sekolah rakyat,” ucap Mensos.
Ia menambahkan, dari pembangunan di 200 titik, 100 titik dengan anggaran APBN, 100 lagi adalah partisipasi swasta.
Panggil Menteri Keuangan
Selain Mensos, hari ini Presiden RI Prabowo Subianto juga memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Istana Kepresidenan RI, untuk membahas sekolah rakyat. Dalam keterangannya kepada pers, Sri Mulyani mengatakan akan melaporkan tentang perkembangan sekolah rakyat.
“Ini mengenai sekolah rakyat,” ujar Menkeu. “Tetapi nanti juga lapor perjalanan saya ke Amerika,” tambahnya.
Tak hanya itu, Sri Mulyani juga ternyata melaporkan kepada Presiden mengenai perkembangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Ditanya soal pembiayaan sekolah rakyat, Sri Mulyani membenarkan, sebagian akan diambil dari APBN. Namun, Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan sekolah rakyat tersebut. “Pasti sebagian dari APBN. Kalau ada partisipasi masyarakat atau dunia usaha, bagus juga,” kata dia.
Hari ini, Presiden Prabowo Subianto juga turut memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir. (P-ht)
