PRIORITAS, 11/5/24 (Jakarta) : Ketua Umum Pijar Keadilan Demokrasi (Pikad), Hiro Taime, mengecam tindakan adu domba yang dilakukan sejak zaman Belanda terhadap orang Papua hingga terbentuk gerakan Papua Merdeka. Menurutnya, tindakan tersebut telah menyebabkan banyak korban jiwa yang bertujuan untuk memperjuangkan idealisme yang terbentuk.
“Dewan Pimpinan Nasional Papua Pemuda Adat Papua (DPN PAP) harus segera mengajukan surat tuntutan atas nama Pemuda Adat Papua kepada pemerintah Belanda untuk bertanggung jawab atas masalah tersebut. Selain itu, Taime juga berencana untuk mengirim surat serupa atas nama DPP LSM Pikad sebagai upaya mendesak tanggapan dari pemerintah Belanda,” kata Hiro Taime dalam keterangannya, Sabtu (11/5).
Taime mengungkapkan, pada tahun 2015, ia telah mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk segera mengambil sikap atas nama pemerintah terkait rekonsiliasi dengan beberapa entitas, termasuk Papua, Maluku, dan Aceh, serta Keluarga Besar PKI. Meskipun Presiden RI telah memasukkan isu ini dalam pidato kenegaraannya di depan DPR MPR RI, namun upaya tersebut dimanfaatkan oleh Keluarga Besar PKI untuk menghidupkan kembali gerakan PKI.
“Rekonsiliasi adalah cara damai untuk menyelesaikan masalah idealisme dan paham yang mengganggu dan merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia juga menyoroti masalah radikalisme dan terorisme lainnya yang juga perlu ditangani secara serius,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Taime menegaskan, meskipun secara wilayah NKRI sudah merdeka, namun tantangan ideologi yang berbeda-beda dari manusia menjadi penghambat dalam pembangunan nasional. (P-DEY/wl)
