PRIORITAS, 17/9/24 (Jakarta): Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait terkait terbelahnya kepengurusan Kadin Indonesia.
Diketahui, dualisme dan kisruh kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia antara ketua umum Kadin periode 2021-2026 Arsjad Rasjid dengan ketua umum Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Anindya Bakrie, menjadi sorotan publik dan jadi viral belakangan ini.
Terkait itu, Jokowi menegaskan, dualisme Kadin merupakan masalah internal organisasi tersebut. Jokowi membuka diri untuk bertemu Arsjad maupun Anindya, tetapi tidak ingin bola panas ke dirinya.
“Siapa pun bertemu dengan saya. Saya terbuka enggak ada masalah. Tetapi sekali lagi selesaikan masalah Kadin ini di internal Kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke presiden, itu saja,” tegas Jokowi kepada wartawan seusai meresmikan kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Menara Danareksa Jakarta Pusat, Selasa (17/9/24).
Jokowi sangat dekat dengan Kadin
Selanjutnya Jokowi menjelaskan, ia sangat dekat dengan Kadin dan sering mendatangi acara organisasi tersebut. “Selama 10 tahun saya menjabat, saya dekat dengan Kadin. Tidak sekali dua kali saya datang di acara Kadin. Dahulu baik dengan Pak Surya Bambang, baik dengan Pak Rosan Roeslani, baik juga dengan Pak Arsjad, baik juga dengan Pak Anin (Anindya Bakrie), baik semuanya,” jelas Jokowi.
Disebutkan Jokowi, Kadin bukan organisasi politik, tetapi organisasi pengusaha. “Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya,” lanjutnya seperti filandir Beritasatu.com dan Investor.id.
Pemerintah tidak ikut campur
Diketahui, sebelumnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas menegaskan, pemerintah tidak ikut campur terkait konflik yang terjadi di Kadin Indonesia.
“Kalau kami di pemerintah, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya,” ucapnya di Jakarta, Minggu (15/9/24) kemarin.
Supratman mengatakan, pemerintah secara prinsip mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam aturan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Kadin.
Juga Supratman menyatakan, penetapan resmi Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin masih menunggu diterbitkannya surat Keputusan Presiden (Keppres). “Aturannya seperti itu, tetapi nanti kan semua keputusan presiden, pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di kementerian,” beber Supratman Andi Agtas. (P-jr) — foto ilustrasi istimewa
