Jopie Rory didaulat jadi Waketum Badan Musyawarah Perguruan Swasta, bersama Saur Panjaitan bertekad atasi tantangan krusial pendidikan swasta

PRIORITAS, 1/12/25 (Jakarta): Terpilih sebagai Wakil Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) 2025-2030, Dr. Drs. Jopie J.A. Rory, SH, MH, menyatakan kesiapannya menyokong Ketua Umum Ki Dr. Saur Panjaitan XIII, MM, untuk mengatasi tantangan krusial pendidikan swasta di Indonesia.

Dikutip dari Wikipedia, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) berdiri pada 8 November 1971 sebagai wadah kerja sama lembaga pendidikan swasta di Indonesia. Didirikan oleh Tamansiswa, Muhammadiyah, Kristen, dan Katolik, BMPS berperan aktif mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang nasionalis, demokratis, religius, dan berakar pada budaya bangsa.

Read Also

REI minta tambahan stimulus hadapi pandemi Covid-19: Restrukturisasi kredit yang mengurangi peringkat kolektabilitas

21 May 2020

Sebagai organisasi berbadan hukum, BMPS berkomitmen memperjuangkan mutu, pemerataan, dan kemandirian pendidikan swasta, serta membentuk generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan sejahtera.

Dalam Munas XII BMPS pada 24-26 November 2025 di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, Saur Panjaitan, perwakilan dari Majelis Luhur Taman Siswa, dan Jopie Rory (Majelis Pendidikan Kristen, MPK) terpilih menahkodai BMPS periode lima tahun ke depan.

Prosesi pelantikan pengurus DPN BMPS 2025-2030, 26 November 2025. (Dok. BMPS)

Mereka diperkuat tujuh orang Ketua, bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dr. H. Iwan Ruswandi, MM (Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam) dan Wakil Sekjen Theo Wargito, S.Kum (MNPK) beserta tujuh Sekretaris, Bendahara Umum Hj. Sri Enggarwati, SE, M.Pd (Yayasan Karya Muda Depok, Jawa Barat) dan Wabendum Susi Herawati, SE, M.Pd (MNPK) serta tiga Bendahara.

Read Also

Konflik dengan Trump menajam, Musk usulkan partai baru wakili 80 persen warga AS berpolitik moderat

08 Jun 2025

Diketahui, organisasi pendiri yang hadir dan memberikan suara dalam Munas XII adalah Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Kristen (MPK), Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK), dan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU).

Hadir juga Majelis Pendidikan Aisyiyah, Yayasan Dharma Pertiwi, Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari), YPLP Pusat PGRI, Yayasan Kesejahteraan Pertamina, Himpunan Pendidikan Muslimat NU, dan Yayasan Kemala Bhayangkari.

Masalah, tantangan, capaian

Dalam bincang-bincang dengan Beritaprioritas pada Minggu (30/11/25) malam, Jopie Rory yang juga berprofesi sebagai Advokat, merujuk isu penting yang berkembang di Munas XII. Isu tersebut bersumber pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DPN BMPS masa bakti 2018–2025 yang menjadi dasar evaluasi, menyoroti tantangan krusial yang mengancam visi pendidikan bermutu, merata, dan berkeadilan.

LPJ tersebut, kata Jopie, disampaikan pengurus harian DPN BMPS di bawah pimpinan Saur Panjaitan sebagai Ketua Umum BMPS periode 2019-2015. “Jadi, dalam pemilihan Ketua Umum di Munas XII kemarin, Pak Saur adalah petahana,” jelas Jopie.

“LPJ kami menyajikan masalah, tantangan, dan capaian yang belum tuntas, terutama terkait kebijakan fiskal daerah yang belum berpihak dan peminggiran peran yayasan. Melalui Munas ini, kami akan merumuskan langkah konkret untuk menjembatani kesenjangan akses dan kualitas antara daerah perkotaan dan pelosok,” ujar Saur sebagaimana dikutip dan diberitakan sejumlah media massa saat Munas.

Jopie mengatakan, pengalamannya selama ini sebagai pengurus Majelis Pendidikan Kristen (MPK), membawanya pada semangat yang sama dengan apa yang dipaparkan Saur Panjaitan.

“Saya berharap bisa memberikan kontribusi signifikan dalam kepengurusan nanti. Pengalaman yang saya dapat di MPK, baik dalam forum-forum rapat, konvensi, dan sejenisnya, maupun saat turun ke lapangan, akan saya curahkan di BMPS yang jangkauannya lebih luas,” ungkap Jopie yang sampai saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum MPK.

Secara khusus, Jopie Rory menyinggung tema Munas XII yaitu “Meneguhkan Komitmen BMPS untuk Pendidikan Bermutu, Merata, dan Berkeadilan.” Ia menganggap tema tersebut sangat tepat dalam kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, khususnya terkait pendidikan swasta.

“Kita masih menemukan perlakuan tidak adil dalam dunia pendidikan swasta di tanah air. Masih ada pihak-pihak tertentu yang gagal paham memandang pendidikan di Indonesia dengan mengotak-ngotakkan berdasarkan status negeri dan swasta. Ada perbedaan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta yang lebih merugikan swasta. Padahal kan pendidikan itu sifatnya universal, tidak perlu ada sekat, karena tujuannya satu, mencerdaskan kehidupan bangsa,” tutur Jopie.

Guru swasta profesional

Ketua Umum BMPS 2025-2030 Saur Panjaitan (kiri) dan Wakil Ketua Umum Jopie Rory. (Ist.)

Ia juga menyoroti masalah guru. Jopie sangat sependapat dan mendukung pernyataan Saur Panjaitan yang disampaikan dalam LPJ BMPS 2019-2015.

Dalam LPJ tersebut, Saur menceritakan. Beberapa tahun yang lalu, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Mereka adalah bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan,” jelas Ki Saur.

Sayangnya, kata Saur, guru-guru yang berasal dari swasta, setelah diangkat menjadi Guru PPPK, tidak lagi ditempatkan di sekolah swasta. Puluhan ribu guru swasta yang ditarik ke sekolah negeri.

Saur menambahkan, persoalan tersebut diharapkan segera teratasi, dimana di era pemerintahan baru ini, kebijakan guru telah dikeluarkan Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Permendikdasmen No.1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

“Dengan demikian, maka guru yang berstatus PPPK dapat kembali ke sekolah asal di swasta. Namun demikian, kebijakan Pemerintah Pusat ini dalam implementasinya di lapangan, para Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) masih belum sepenuh hati dalam penerapannya,” ungkap Ki Saur.

Ucapan selamat dari Majels Pendidikan Kristen (MPK) kepada Ketum dan Waketum BMPS 2025-2030. Waketum Jopie Rory adalah Sekretaris Umum MPK saat ini. (Ist.)

Jopie Rory menggarisbawahi tekad BMPS yang akan terus berjuang untuk hal tersebut. Termasuk perjuangan agar semua guru-guru sekolah swasta sebagai guru profesional mendapatkan tunjangan sertifikasi.

Dengan masih tetap terpilihnya Saur Panjaitan sebagai Ketua Umum BMPS periode lima tahun ke depan, Jopie optimistis kekurangan-kekurangan yang dikeluhkan Badan Musyawarah Pendidikan Swasta tentang dunia pendidikan, khususnya pendidikan Kristen di Indonesia, akan lebih smooth dilakukan.

Pada akhir percakapan, Jopie menyampaikan rasa optimis, bahwa segenap pengurus DPN BMPS 2025-2030 akan solid dengan semangat yang sama dalam menjalankan roda organisasi di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ki Saur Panjaitan. Jopie menjelaskan, kepengurusan DPN BMPS 2025-2030 akan diperkuat pengurus sejumlah Departemen, juga Dewan Pakar. (P-ht)