PRIORITAS, 24/5/25 (Semarang): Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 yang merupakan raihan kali ke-14 berturut-turut. Demikian informasi yang diterima Beritaprioritas.com, Sabtu (24/5/25)
“Ini raihan ke-14 kalinya secara berturut-turut. Ini bentuk konsintensi, akuntabilitas, dan transparansi keuangan daerah,” ungkap anggota BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, dalam rapat paripurna di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng, Semarang, Jumat (23/5/25).
Dikatakannya, Jateng juga menjadi provinsi yang lebih awal dalam penyerahan LKPD dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.
Sebagaimana pemeriksaan yang dilakukan BPK, penyajian laporan keuangan Pemprov Jateng telah memenuhi standar keuangan negara yang valid.
Menurutnya, pemerintah daerah diminta tak hanya terfokus pada raihan opini WTP, namun diharapkan bisa menggunakan sumber daya maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan terima kasih atas masukan dan rekomendasi dari BPK yang membuat Pemprov Jateng harus mempertahankan capaian tersebut.
“Sehingga kesehatan organisasi dan pelaksanaan penggunaan anggaran betul-betul transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Pada rapat paripurna tersebut, ia telah memaparkan gambaran secara umum pelaksanaan terkait pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jateng 2024, berikut dengan realisasi penggunaannya.
Untuk pendapatan APBD 2024 yang didapat senilai Rp26,378 triliun, dengan realisasi belanja daerah Rp27,187 triliun, atau masih defisit Rp808,4 miliar.
Meski mengalami defisit, Pemprov Jateng mampu menutupnya dengan penerimaan pembiayaan senilai Rp1,406 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
Dengan angka itu dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp20,70 miliar untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Karena itu, nilai yang didapat Rp1,385 triliun dikurangi defisit belanja APBD Rp808,4 miliar sehingga Pemprov Jateng masih memiliki SiLPA Rp577,01 miliar. (P-*/Armin M)
