PRIORITAS, 01/06/25 (Ramallah, Palestina): Larangan Israel terhadap kunjungan sejumlah menteri luar negeri Arab ke Tepi Barat menyulut kecaman keras dari negara-negara kawasan.
Melansir The Straits Times dari AFP, delegasi tersebut semula dijadwalkan mengadakan pertemuan resmi dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di Ramallah, pada Minggu (1/6/25) ini.
“Israel melarang delegasi kami masuk ke Ramallah untuk bertemu dengan Presiden Mahmud Abbas,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Yordania, Sabtu (31/5/25) kemarin.
Rombongan yang diblokir terdiri atas para menteri luar negeri (Menlu) dari Arab Saudi, Yordania, Mesir, Bahrain, serta Sekjen Liga Arab. Kunjungan itu dinilai sangat penting untuk menunjukkan solidaritas kawasan terhadap Palestina.
Israel anggap ancaman langsung
Penolakan ini disampaikan Israel secara resmi pada Jumat malam. Dengan menguasai akses perbatasan dan wilayah udara Tepi Barat, Israel secara efektif menggagalkan rencana diplomatik tersebut.
“Abbas ingin menjadikan pertemuan itu sebagai langkah provokatif untuk mendorong pembentukan negara Palestina,” kata seorang pejabat Israel, yang berbicara secara anonim, Jumat (31/5/25).
Pemerintah Israel menyebut rencana tersebut sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan mereka. Pernyataan resmi menyebutkan, negara Palestina akan menjadi “negara teror di jantung Tanah Israel”.
Disebut pelanggaran hukum internasional
Otoritas Palestina mengecam keras langkah Israel yang dinilai sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Mereka menuduh Israel menyalahgunakan statusnya sebagai kekuatan pendudukan.
“Ini merupakan pelanggaran nyata terhadap kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan,” tegas Kemlu Palestina dalam pernyataan tertulis.
Seandainya pertemuan tetap berlangsung, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, akan menjadi pejabat Saudi pertama yang menginjakkan kaki di Tepi Barat.
Blokade diplomatik Arab
Situasi ini mempertegas ketegangan yang meningkat antara Israel dan negara-negara Arab. Penolakan diplomatik terhadap kunjungan resmi menunjukkan ketidakmauan Israel membuka dialog terbuka soal solusi dua negara.
Langkah ini terjadi di tengah keputusan Israel membangun 22 pemukiman baru untuk warga Yahudi di wilayah Tepi Barat. Pembangunan tersebut dinilai melanggar hukum internasional dan menghalangi tercapainya perdamaian jangka panjang.
“Negara-negara asing boleh saja mengakui Palestina di atas kertas, tapi kertas itu akan berakhir di tong sampah sejarah,” ujar Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz, saat meninjau lokasi pemukiman, Kamis (30/5/25).
Pernyataan itu ditujukan kepada negara-negara seperti Prancis dan Arab Saudi yang mendukung konferensi internasional pada Juni 2025 di markas besar PBB. Konferensi itu bertujuan menghidupkan kembali solusi dua negara.
Normalisasi jadi konfrontasi
Sebelum perang di Gaza, Arab Saudi disebut-sebut hampir mencapai kesepakatan normalisasi dengan Israel. Namun, konflik dan penolakan terhadap negara Palestina membuat posisi Riyadh berubah drastis.
“Penolakan Israel menunjukkan bagaimana hubungan Saudi dan Israel bergeser dari normalisasi menjadi konfrontasi diplomatik,” kata Direktur Eksekutif Eurasia Group untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Firas Maksad, Jumat (31/5/25).
Pergeseran sikap itu terlihat dari pendekatan baru Arab Saudi, yang lebih memilih membentuk koalisi internasional untuk mendukung hak-hak rakyat Palestina daripada berdamai langsung dengan Israel. (P-Khalied Malvino)
