PRIORITAS, 21/4/24 (Jakarta): Hasil studi terbaru Indikator Politik Indonesia kembali dirilis di Jakarta. Survei terkini tersebut terkait persepsi publik atas penegakan hukum, sengketa di Mahkamah Konstitusi, dan isu terbaru pasca Pilpres 2024.
Dalam survei yang dilakukan kepada 1.201 responden melalui metode random digit dialing pada periode 4-5 April 2024 tersebut, 63,4 persen di antaranya mengaku tidak atau kurang setuju atas tuntutan kubu Capres 01 terkait pembatalan pasangan Prabowo-Gibran sebagai peserta Pemilu 2024.
Lebih banyak dari perolehan suara
Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, persentase tersebut masih lebih banyak daripada perolehan suara Prabowo-Gibran berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum 2024 tingkat nasional yang dilakukan KPU, yakni 96.216.691 atau 58,58 persen suara.
“Ternyata mayoritas tidak setuju ada 63,4 persen. Kalau kita pakai penjelasan sederhana, pendukung Prabowo kan 58 persen, jadi ada juga pendukung selain mereka yang mendukung Prabowo, yang menyatakan enggak setuju kalau penetapan Prabowo-Gibran dibatalkan,” kata Burhanuddin dalam konferensi pers virtual, Minggu (21/4/24).
Sebaliknya, sebanyak 27 persen responden mengaku setuju dengan petitum yang meminta pembatalan kepesertaan Prabowo-Gibran. “Yang setuju, 27 persen. Setuju petitum ini,” tambah dia.
Sementara itu, jika dilihat berdasarkan kubu pendukung, Burhanuddin melihat adanya faktor partisan yang memengaruhi jawaban responden terkait pembatalan kepesertaan Prabowo-Gibran tersebut.
“Kemudian kita cek berdasarkan pilihan. Lagi-lagi pendukung Prabowo cenderung tidak setuju. Sementara pendukung Anies dan Ganjar, cenderung setuju. Jadi ada alasan partisan,” jelas Burhanuddin Muhtadi, seperti dikutip BeritaSatu.com. (P-BS/ANT/jr) — foto ilustrasi istimewa
