pelantikan 840 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Selasa (04/11/2025), di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Jakarta. (dok. ATR/BPN)PRIORITAS, 5/11/2025 (Jakarta): Harison Mocodompis, pejabat senior di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia, resmi dipromosikan sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Banten. Pelantikan dilakukan oleh Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, di Aula Prona, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Harison dikenal sebagai sosok yang berpengalaman dan berdedikasi di bidang pertanahan. Putra Sulawesi Utara kelahiran Sorong, Papua Barat ini menempuh pendidikan S1 Ekonomi Akuntansi, kemudian melanjutkan S2 Magister Manajemen Publik di IPB, dan kini tengah menyelesaikan program doktor (S3) di Sekolah Bisnis IPB.
Selama hampir tiga dekade mengabdi di Kementerian ATR/BPN, Harison telah menduduki berbagai posisi strategis. Ia memulai karier sebagai staf di Kanwil BPN Sulawesi Utara, kemudian dipercaya menjadi Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang Selatan, tempat di mana ia dikenal berhasil mendorong inovasi pelayanan publik yang modern dan responsif.
Setelah masa tugas di Tangerang Selatan, Harison menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan di Kanwil BPN DKI Jakarta, lalu diangkat menjadi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN. Dari posisi inilah kemudian ia dipercaya naik ke jabatan strategis sebagai Kakanwil BPN Provinsi Banten.
Selama menjabat di Humas dan Protokol, Harison dikenal berperan penting sebagai jembatan komunikasi antara instansi dan publik, dengan filosofi kerja “bekerja dengan hati”. Ia menekankan pentingnya strategi komunikasi yang efektif, terukur, dan responsif dalam menangani isu-isu pertanahan yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Pelantikan 840 pejabat ATR/BPN
Pelantikan Harison dilakukan bersamaan dengan pelantikan 840 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Acara ini dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta jajaran pejabat tinggi madya dan pratama, baik secara langsung maupun daring.
Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron Wahid menegaskan bahwa jabatan adalah amanah dari Tuhan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.
“Selama masih ada amanah itu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan gunakan jabatan untuk kesombongan atau pamer,” tegas Nusron.
Ia mengingatkan, jabatan tidak selamanya melekat pada seseorang. “Kita tidak tahu kapan Tuhan akan mengambil atau memberikan amanah itu lagi,” ujarnya.
Dalam arahannya, Menteri Nusron juga mengingatkan lagi soal empat pedoman kerja penting bagi seluruh pejabat ATR/BPN yang baru dilantik, yakni bekerja untuk kepentingan umat manusia, bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia, bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, dan menjaga marwah serta martabat Kementerian ATR/BPN.
Menurut Nusron, keempat prinsip itu menjadi landasan moral agar seluruh aparatur ATR/BPN tetap fokus pada pelayanan publik yang bersih, cepat, dan berintegritas.
“Marwah lembaga ini tergantung pada perilaku kita semua. Jadikan jabatan sebagai sarana untuk mengabdi, bukan untuk disanjung,” tandasnya.
Pimpinan Tinggi yang ikut dilantik
Selain Harison Mocodompis, sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi lain turut dilantik, di antaranya, Dalu Agung Darmawan sebagai Sekretaris Jenderal, Pudji Prasetijanto Hadi sebagai Inspektur Jenderal, Embun Sari sebagai Direktur Jenderal Penataan Agraria, Sudaryanto sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, dan Shamy Ardian sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.
Pelantikan ini menjadi momentum penting penyegaran organisasi ATR/BPN, sekaligus penguatan komitmen integritas dan profesionalisme seluruh jajaran aparatur.
Dengan pengalamannya yang panjang dan rekam jejak yang solid, Harison diharapkan dapat memperkuat reformasi pelayanan pertanahan di Provinsi Banten. Di bawah kepemimpinan Menteri Nusron Wahid, ATR/BPN terus mendorong pelayanan yang transparan, efisien, dan berpihak pada masyarakat.
“Jabatan adalah amanah, bukan hak. Gunakan jabatan untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya,” pesan Nusron menutup sambutannya. (P-bwl)
No Comments