PRIORITAS, 6/8/24 (Jakarta): Dibanding dengan negara-negara lain, terutama di kawasan Asia Tenggara, harga obat dan alat kesehatan di Indonesia bisa mencapai tiga hingga lima kali lipat lebih mahal.
Terkait hal itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan, biaya promosi dan edukasi obat yang tinggi di Indonesia menjadi penyebab utamanya.
Hal ini disampaikannya dalam diskusi dengan Executive Chairman B-Universe, Enggartiasto Lukita pada acara Investor Daily Round Table bertema “Kemenkes Dobrak Industri Kesehatan di Indonesia” yang diselenggarakan oleh B-Universe di Hotel The Westin Jakarta, Selasa (6/8/24).
“Banyak yang mengira masalahnya ada pada pajak, padahal pajak hanya berkisar antara lima sampai 11 persen. Namun, perbedaan harga obat di Indonesia dengan negara lain bisa mencapai 400 hingga 500 persen. Jadi, bukan pajak yang menjadi masalah utama, melainkan biaya marketing dan edukasi yang terlalu tinggi. Ini yang akan kita perbaiki,” jelas Budi.
Strategi turunkan harga obat
Selanjutnya Budi mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang untuk memperbaiki industri kesehatan, termasuk menurunkan harga obat agar lebih terjangkau bagi masyarakat.
Pertama, menurut Budi, yang paling dibutuhkan oleh industri kesehatan Indonesia ialah transparansi. Ia menekankan, masyarakat harus mengetahui dengan jelas struktur harga obat.
“Kita akan membuat semuanya transparan agar publik bisa mengetahui di mana letak mahalnya dan seharusnya berapa harganya. Saat ini orang mungkin tidak tahu, harga parasetamol bisa berbeda antara satu rumah sakit dengan rumah sakit lainnya. Ini yang akan kita atur,” kata Budi.
Budi menjelaskan, obat dibagi menjadi tiga kategori. “Yaitu obat generik yang digunakan oleh pasien BPJS atau kelas menengah ke bawah dengan harga yang sudah lebih terjangkau dibandingkan Malaysia, obat generik bermerek (branded), dan obat paten yang diproduksi di luar negeri yang harganya masih tinggi dan memerlukan penataan.,” paparnya.
Kedua, Kementerian Kesehatan akan mengatur industri farmasi untuk mencegah harga yang tidak masuk akal. Budi juga menyampaikan, pihaknya juga akan mengatur industrinya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak masuk akal.
“Kita juga akan mengatur industrinya, supaya hal-hal yang tidak masuk akal ini tidak terjadi,” jelasnya.
Budi menyatakan akan memperbaiki tata kelola industri farmasi, mulai dari distribusi hingga biaya promosi dan edukasi yang tinggi.
“Industri farmasi juga mungkin tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya tersebut, jika semuanya lebih transparan sehingga mereka bisa menggunakannya untuk profit,” jelasnya.
Terakhir, Budi menyebutkan, pemerintah sedang menyiapkan strategi jangka pendek untuk segera memperbaiki industri farmasi.
“Untuk jangka pendek, kami masih meng-update kepada Pak Presiden. Saat ini masih dalam persiapan sesuai permintaan update terakhir dari Pak Presiden,” demikian Budi Gunadi Sadikin. (P-BSC/jr) — foto ilustrasi istimewa
