Dorong ekonomi pesisir, Kepri siapkan 60 kampung nelayan terintegrasi
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri, Said Suradjat. (dok. DKP)PRIORITAS, 28/10/2025 (Batam): Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengusulkan 60 kampung nelayan untuk dikembangkan menjadi kawasan nelayan modern terintegrasi pada 2026. Usulan ini telah disampaikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar masuk dalam program prioritas nasional.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri, Said Suradjat, menjelaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk menata ulang kampung nelayan di seluruh Kepri agar lebih tertata, produktif, dan sejahtera.
“Kita usulkan sekitar 60 lokasi kampung nelayan di seluruh Kepri. Minimal separuhnya bisa disetujui KKP, mungkin sekitar 30 lokasi,” ujar Said dalam keterangannya diterima di Batam, Selasa (28/10/25).
Fokus awal program ini akan dimulai di Batam, seiring dengan implementasi Program Koperasi Nelayan Merah Putih yang telah dijalankan. Pemilihan Batam didasarkan pada kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya meninjau langsung kondisi lapangan di Natuna dan Batam.
“Tahun ini Pak Menteri hanya sempat meninjau Natuna di utara dan Batam di selatan. Jadi tahap awal difokuskan di Batam,” jelas Said.
Ke depan, Pemprov Kepri berharap kampung nelayan modern bisa tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Kawasan tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti tambatan perahu, tempat bongkar muat ikan, cold storage, pabrik es mini, dan fasilitas penunjang lainnya.
“Semoga kampung nelayan Merah Putih bisa hadir di seluruh Kepri dan menjadi sentra kegiatan kelautan dan perikanan,” ujarnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Said menegaskan pentingnya kolaborasi antarkelompok masyarakat untuk memperkuat ekonomi pesisir.
“Koperasi nelayan harus berkolaborasi dengan kelompok lain agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat secara luas,” tutupnya. (P-Jeff K)
Related posts
Terdaftar di Dewan Pers
No Comments