Pemerintahan

1 tahun  lalu | NASIONAL Pemerintahan
PRIORITAS, 18/7/25 (Jakarta): Sejumlah beras kualitas rendah ditemukan beredar di ritel modern tanpa memenuhi standar mutu nasional. Kementerian Perdagangan (Kemendag)..
1 tahun  lalu | NASIONAL Pemerintahan
PRIORITAS, 18/7/25 (Jakarta): Pemerintah resmi menyalurkan 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara bertahap ke seluruh..
1 tahun  lalu | NASIONAL Pemerintahan
PRIORITAS, 16/7/25 (Jakarta): Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan mencatat pengoplosan beras terjadi akibat minimnya infrastruktur distribusi pemerintah yang memadai di..
1 tahun  lalu | NASIONAL Pemerintahan
PRIORITAS, 16/7/25(Jakarta): Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Anwar Hafid, mengatakan, melalui Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut..
1 tahun  lalu | NASIONAL Pemerintahan
PRIORITAS, 15/7/25 (Kediri): Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta polisi dan jaksa mengusut dugaan pengoplosan beras premium yang merugikan..
PRIORITAS, 15/7/25 (Jakarta): Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim kembali diperiksa di Kejaksaan Agung, Selasa (15/7/25). Didampingi..
PRIORITAS, 15/7/25 (Jakarta): Pemerintah kembali kecolongan dalam pengawasan pangan. Temuan Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut, 86 persen beras premium yang beredar..
1 tahun  lalu | NASIONAL Pemerintahan
PRIORITAS, 14/7/25 (Bogor): Pemerintah menetapkan masa pengenalan lingkungan siswa (MPLS) Sekolah Rakyat selama 15 hari, lebih panjang dari sekolah umum..
1 tahun  lalu | NASIONAL Pemerintahan
PRIORITAS, 13/7/25 (Jakarta): Nama anak yang hanya satu huruf berpotensi menimbulkan masalah administrasi. Dukcapil Kemendagri mengingatkan penamaan harus mengikuti aturan..
PRIORITAS, 12/7/25 (Jakarta): Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim akan kembali diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung..
Terverifikasi di Dewan Pers
Nomor 1370/DP-Verifikasi/K/V/2025