PRIORITAS, 22/7/25 (Jakarta): Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan, menggunakan aplikasi e-Pantau untuk mengawasi langsung aktivitas 92 petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Sistem ini mencatat keberadaan hingga laporan kerja harian tiap petugas di lapangan.
Kelurahan mengembangkan sistem ini berbasis peramban Google Chrome dengan akses langsung melalui URL bit.ly. Aplikasi tersebut memuat data pemetaan posisi PPSU, status laporan, dan identitas pengguna aktif yang tercatat di sistem.
Pihak kelurahan menggelar pelatihan teknis agar seluruh petugas memahami prosedur pelaporan digital. Pelatihan berlangsung di kantor kelurahan dan wajib diikuti oleh seluruh PPSU aktif yang ditugaskan harian.
“Aplikasi e-Pantau ini bertujuan untuk memudahkan jajaran kelurahan dan petugas PPSU dalam menjalankan tugas-tugasnya,” kata Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Kasie Ekbang) Kelurahan Grogol Utara, Ndari Sulistiarti, di Jakarta, Selasa (22/7/25).
Setelah pelatihan, petugas diwajibkan mengisi pelaporan digital harian. Data yang masuk akan digunakan untuk evaluasi kinerja, pengawasan internal, serta sebagai bukti capaian kegiatan di lapangan.
Pemerintah buka 1.100 formasi baru
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka 1.100 formasi baru untuk PPSU pada 2025. Perekrutan ini menjadi bagian dari strategi pengurangan pengangguran serta respons terhadap kebutuhan petugas lapangan dalam pengendalian banjir dan pengelolaan lingkungan.
Langkah ini menyasar masyarakat tanpa ijazah formal yang masih tergolong usia produktif. Dinas Sumber Daya Manusia Daerah mencatat lonjakan pendaftar PPSU sejak dua tahun terakhir meningkat 19 persen.
Dikutip Beritaprioritas dari Antara, data dari dokumen internal Pemprov DKI Jakarta menunjukkan, lebih dari 5.000 petugas PPSU aktif saat ini bekerja dalam sistem kontrak tahunan. Sistem e-Pantau akan diperluas ke 267 kelurahan lainnya untuk mengukur beban kerja dan efektivitas program secara real time.
Kelurahan Grogol Utara menjadi wilayah percontohan yang pertama kali mengoperasikan sistem e-Pantau secara penuh. Evaluasi penggunaan aplikasi ini akan berlangsung selama tiga bulan sebelum diterapkan secara serentak di wilayah lain.
Digitalisasi kontrol lapangan diperluas
Pemprov DKI Jakarta menilai sistem pelaporan digital akan menekan potensi manipulasi laporan kerja serta memastikan seluruh petugas benar-benar aktif di titik lokasi yang ditugaskan. Setiap data yang tercatat akan diverifikasi petugas pengawas di tingkat kelurahan.
Petugas PPSU wajib mengaktifkan fitur lokasi pada gawai pribadi saat bekerja. Kelurahan menyebut hal ini penting untuk memastikan keberadaan petugas sesuai dengan laporan yang mereka isi secara daring.
Data dari sistem e-Pantau dapat digunakan untuk kebutuhan audit tahunan serta penentuan kelayakan kontrak perpanjangan. Pemanfaatan sistem berbasis peta ini juga akan menjadi alat ukur keterlibatan petugas saat terjadi bencana seperti genangan, longsor kecil, atau sampah menumpuk. (P-Khalied Malvino)
