APBD 2026: Pemko Batam pastikan pajak digital, infrastruktur, hingga penurunan stunting
Rapat paripurna jawaban wali kota Batam tentang pandangan umum fraksi atas Ranperda APBD tahun 2026, di ruang rapat utama DPRD Kota Batam. (Pemkot Batam)PRIORITAS, 16/9/2025 (Batam): Pemerintah Kota Batam menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi DPRD Kota Batam terkait Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (15/9/25).
Wali Kota Batam Amsakar Achmad yang diwakili Plt Sekda Firmansyah menanggapi seluruh masukan fraksi, mulai dari isu pajak, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga UMKM.
Untuk Fraksi NasDem, Pemko menegaskan optimalisasi pajak berbasis digital tanpa membebani UMKM serta pengawasan pembangunan infrastruktur. Sementara pendidikan dan kesehatan tetap diprioritaskan, termasuk penurunan stunting.
Menjawab Fraksi Gerindra, Pemko memastikan optimalisasi pendapatan parkir, penambahan armada sampah dan UPTD persampahan, serta rehabilitasi sekolah.
Fraksi PDI Perjuangan yang menyoroti transparansi, SDM, dan banjir dijawab Pemko dengan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, program beasiswa dan pelatihan tenaga kerja, serta normalisasi drainase dan pembangunan pompa.
Untuk Fraksi Golkar, Pemko berkomitmen meningkatkan fasilitas kesehatan, mendukung UMKM, membina pasar tradisional, serta memperkuat digitalisasi layanan.
Fraksi PKS yang menyoroti kesehatan anak, kemacetan, transportasi massal, dan inflasi ditanggapi dengan edukasi kesehatan sekolah, pelebaran jalan, implementasi Perda Angkutan Massal, serta operasi pasar dan program ketahanan pangan.
Menjawab Fraksi PKB, Pemko menegaskan ekonomi Batam tumbuh 6,69 persen dengan TPT turun ke 7,68 persen. Pelatihan tenaga kerja, bursa kerja, efisiensi belanja pegawai, serta beasiswa mahasiswa tetap dilanjutkan.
Fraksi PAN–Demokrat–PPP mendapat jawaban terkait pembangunan sekolah baru, fasilitas ABK, revitalisasi kantor pemerintahan, subsidi bunga pinjaman UMKM, serta penyaluran bansos yang selektif.
Terakhir, sorotan Fraksi Hanura–PSI–PKN mengenai buruh, pendidikan, dan kesehatan dijawab dengan penegasan kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan serta keberlanjutan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai aturan.
Firmansyah menekankan, seluruh masukan fraksi akan menjadi bahan penyempurnaan APBD 2026 agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan Batam. (P-Jeff K)
Related posts
Terdaftar di Dewan Pers
No Comments