PRIORITAS, 12/6/25 (Tanjungpinang): Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Harris Pratamura menyatakan bahwa pemerintah provinsi dan DPRD Kepri memiliki kesamaan pandangan strategis dalam menyempurnakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepri 2025–2029.
Pernyataan ini disampaikan Wagub saat menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kepri dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kepri, Dompak, awal pekan.
“Kami mencermati bahwa antara eksekutif dan legislatif memiliki cara pandang yang sama terhadap isu-isu penting dalam penyempurnaan RPJMD,” ungkap Wagub Nyanyang dalam keterangannya diterima Kamis (12/6/25).
RPJMD 2025–2029 mengusung visi “Kepulauan Riau yang Maju, Makmur, dan Merata” yang dijabarkan melalui lima misi utama, antara lain, pemerataan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah, penguatan konektivitas dan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM berdaya saing, Reformasi tata kelola pemerintahan digital, dan pelestarian budaya Melayu dan ekologi berkelanjutan.
Wagub menegaskan bahwa masukan fraksi-fraksi seperti Gerindra, PKS, Golkar, Nasdem, PDIP, Demokrat, dan PAN–PKB akan menjadi bagian dari penyempurnaan RPJMD, khususnya terkait pemerataan pembangunan dan penguatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, Bintan, dan Karimun.
Menanggapi catatan Fraksi Nasdem tentang rendahnya PAD, Wagub menjelaskan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh UU No. 1/2022, kondisi makro ekonomi, serta keterbatasan potensi pendapatan daerah yang sah. “Semua pandangan umum ini akan kami tindak lanjuti demi kesempurnaan dokumen RPJMD,” tegasnya.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan, didampingi Wakil Ketua I Dewi Kumalasari dan Wakil Ketua II Tengku Afrizal Dahlan, serta dihadiri 24 anggota DPRD, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara, dan sejumlah kepala OPD. Pembahasan lanjutan akan dilakukan oleh Panitia Khusus DPRD.(P-Jeff K)
