PRIORITAS, 10/6/25 (Palu): Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) H Anwar Hafid menghentikan secara permanen operasional dua perusahan tambang galian C di Kelurahan Tipo, Kota Palu, Sulteng. Kedua perusahaan tersebut adalah PT Bumi Alpamandiri dan PT Tambang Watu Kalora.
“Saya datang bukan untuk mencari popularitas. Keputusan ini bukan karena takut dengan demo, tapi demi kebaikan daerah ini,” tegas Anwar Hafid saat berdiri di tengah forum aksi damai warga, Selasa (10/6/25).
Keputusan tersebut ia sampaikan langsung di hadapan ribuan warga aksi demo yang selama delapan bulan memperjuangkan penyelamatan ruang hidup mereka.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan telah menaikkan status penghentian dua perusahaan tambang, PT Bumi Alpamandiri dan PT Tambang Watu Kalora, dari sementara menjadi penghentian permanen.
“Kalau dulu hanya penghentian sementara, maka hari ini saya nyatakan penghentian permanen,” ucapnya disambut pekikan takbir dari masyarakat pengunjuk rasa.
Ia menegaskan komitmennya untuk tidak mengeluarkan izin tambang yang berada di atas wilayah permukiman selama masa jabatannya. “Insya Allah, selama saya jadi Gubernur, tidak akan ada lagi izin di atas permukiman. Itu komitmen kita menjaga daerah ini,” ujarnya.
Diketahui, keputusan itu lahir dari komunikasi lintas pihak, termasuk dengan Wali Kota Palu dan Bupati Sigi. “Pak Bupati Sigi singkat bilang, kalau itu membahayakan masyarakat Kota Palu, tutup,” ujar Anwar menirukan pernyataan Bupati Sigi, Moh. Rizal Intjenae, yang turut hadir.
Disambut tetesan air mata
Ketua Aliansi Pemuda dan Lingkungan Tipo, Faizal, memimpin jalannya aksi damai dan menyampaikan apresiasinya. “Hari ini kami meneteskan air mata. Delapan bulan kami berjuang tanpa kekerasan, dan hari ini luka kami terobati,” ucap Faizal.
Tokoh adat Ulujadi, Astam, mengkritik penerbitan izin tambang yang dilakukan tanpa prosedur dan tanpa melibatkan masyarakat. “Kami tidak anti pembangunan, tapi kami menolak pertambangan yang merusak alam, menghilangkan sumber air, dan menimbulkan konflik sosial,” tegasnya.
Warga dari Sigi dan Tipo turut menyuarakan persoalan tapal batas dan konflik penguasaan tanah yang belum terselesaikan. Mereka meminta Gubernur memfasilitasi penyelesaian administrasi wilayah yang selama ini menimbulkan ketegangan sosial.
Gubernur Anwar Hafid menyerukan ketenangan dan menegaskan bahwa negara berpihak kepada rakyat. “Insyaallah saya tidak khianat. Saya ada di pihak rakyat, karena saya dipilih oleh rakyat,” ujar Anwar Hafid. (P-Elkana L.)
