PRIORITAS, 7/6/25 (Wahsington): Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (AS) memutuskan mengizinkan Department of Government Efficiency (Doge) mengakses penuh data sensitif warga di sistem Administrasi Jaminan Sosial (SSA), meskipun gugatan hukum masih berjalan.
“Mahkamah membuka jalan bagi akses data tanpa batas, padahal pemerintah gagal menunjukkan kebutuhan nyata maupun komitmen terhadap perlindungan privasi,” ujar Hakim Agung Ketanji Brown Jackson, dikutip The Straits Times dari Reuters, Sabtu (7/6/25).
Dia menyatakan dissent alias tidak setuju bersama Hakim Sonia Sotomayor. Langkah ini membatalkan putusan Hakim Distrik AS Ellen Hollander dari Maryland yang sebelumnya melarang Doge mengakses informasi pribadi seperti catatan medis, data keuangan, dan nomor jaminan sosial.
Putusan awal Hakim Hollander pada 17 April 2025 menyatakan Doge tak membeberkan alasan akses menyeluruh terhadap sistem data SSA. Ia menilai tindakan ini melanggar prinsip privasi yang sudah diterapkan SSA selama hampir satu abad.
“Kasus ini membuka celah besar dalam fondasi perlindungan data pemerintah,” tulis Hollander dalam putusannya. Dia melarang akses penuh, namun masih memperbolehkan Doge menggunakan data yang telah dianonimkan, dengan syarat pelatihan dan pemeriksaan latar belakang.
Democracy Forward dan dua serikat pekerja menggugat Doge atas akses terhadap data sensitif lebih dari 70 juta warga AS, termasuk catatan imigrasi, informasi bank, dan riwayat penghasilan.
“Elon Musk boleh saja pergi dari Washington DC, tapi dampaknya masih menyakiti jutaan warga,” tulis Democracy Forward dalam pernyataan tertulis. Organisasi ini menuding Doge memasukkan staf tanpa pelatihan memadai, serta menuntut penghapusan semua data pribadi yang sudah dikumpulkan.
Dalam permohonannya ke MA AS, Departemen Kehakiman menyebut putusan Hakim Hollander sebagai pelampauan wewenang. Mereka berpendapat, hakim tidak bisa memutuskan kebutuhan akses data bagi pegawai eksekutif yang bertugas melakukan efisiensi. Namun, MA AS tak mengungkap alasan dalam putusan ringkas yang menguntungkan Doge tersebut. Tiga hakim liberal menolak ikut serta dalam keputusan tersebut.
Pengadilan Banding Wilayah Keempat yang berbasis di Virginia menolak permohonan Doge untuk membatalkan putusan Hollander dalam voting 9-6 pada 30 April. Para hakim menyebut data SSA jauh lebih sensitif dibanding lembaga federal lain seperti Departemen Keuangan dan Pendidikan.
“Taruhannya jauh lebih besar,” tulis tujuh hakim dalam opini bersamaan. Mereka menyinggung data anak-anak, catatan pengobatan mental, serta informasi kartu kredit sebagai contoh data yang bisa disalahgunakan. (P-Khalied Malvino)
