PRIORITAS, 1/5/25 (Jakarta): Kepolisian akan mengawal hingga tuntas perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat hari ini.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan seluruh jajaran Korps Bhayangkara untuk mengawal elemen buruh mulai dari awal hingga akhir acara.
“Tentunya kami bersama seluruh rekan-rekan terkait lainnya yang terlibat dalam pengamanan akan mengawal mulai dari proses keberangkatan sampai dengan nanti kembali,” ungkapnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (1/5/25).
Mengatur lalu lintsa
Bahkan dirinya telah menginstruksikan petugas di lapangan untuk mengatur lalu lintas agar seluruh masyarakat dapat terlayani, baik itu kelompok buruh yang akan menghadiri acara peringatan ataupun masyarakat yang akan beraktivitas.
“Yang pasti untuk pengaturan arus lalu lintas, sudah kami atur, baik dari jalur yang berasal dari wilayah Timur maupun yang berasal dari wilayah Tangerang,” jelasnya.
“Jadi, jalur-jalur tersebut kami minta untuk diinformasikan sehingga masyarakat yang akan menggunakan jalan terutama Sudirman-Thamrin, ini masih bisa digunakan untuk kegiatan,” katanya.
Diharapkannya pula peringatan Hari Buruh yang akan dihadiri secara langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto itu, akan membawa kabar baik bagi para buruh.
“Harapan kami, kegiatan May Day Fiesta kali ini, apalagi nanti akan dihadiri langsung oleh Bapak Presiden, betul-betul bisa memberikan kejutan ataupun hadiah yang mungkin menjadi kabar baik untuk buruh,” harapnya.
Sebelumny, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal memperkirakan sebanyak 200 ribu orang buruh dari wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Serang, dan Cilegon akan hadir dalam kegiatan tersebut.
KSPI kali ini mengangkat enam isu utama yang menjadi tuntutan kaum buruh, yaitu penghapusan sistem alih daya (outsourcing), pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Rumah Tangga, perlindungan buruh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, realisasi upah layak, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta pembentukan satgas untuk mencegah PHK massal. (P-*/Armin M)
