PRIORITAS, 3/3/25 (Jakarta): Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dibentuk sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia, yang bertujuan untuk mengelola dan mengoptimalkan investasi negara guna mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang.
BPI Danantara berfungsi sebagai pengelola dana investasi strategis yang bertujuan menarik investor global untuk berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur, industri, energi, dan sektor strategis lainnya di Indonesia.
Selain itu, BPI Danantara bertugas mengelola aset negara secara lebih produktif dan menguntungkan, termasuk memonetisasi aset yang kurang dimanfaatkan agar memberikan manfaat ekonomi lebih besar. Badan ini juga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sebagai alternatif pendanaan pembangunan, dan juga dimaksudkan menjadi pemain global dalam investasi.
Sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF), BPI Danantara bertujuan menjadi pemain global yang mampu bersaing dengan SWF dari negara lain seperti GIC (Singapura), PIF (Arab Saudi), atau Temasek Holdings. Dengan demikian, BPI Danantara diharapkan dapat memperkuat stabilitas ekonomi nasional dengan mendukung investasi yang berdampak besar bagi pembangunan Indonesia.
Untuk itu, menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy saat bertemu dengan CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara harus menjadi motor utama dalam mendorong investasi strategis yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia.
“Kita harus memastikan seluruh investasi yang dikelola dapat memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya saat, dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Senin (3/3/25).
Pada pertemuan tersebut dilakukan pembahasan terkait sinergi dan kolaborasi strategis dalam rangka mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi, terutama pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Dalam hal ini, Rachmat menilai Danantara berperan krusial dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8 persen pada tahun 2029. Untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan nasional, lanjutnya, pemerintah telah menyusun berbagai program intervensi strategis yang melengkapi peran Danantara. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pangan yang cukup dan berkualitas.
Selain itu, pemerintah juga fokus pada pembangunan masyarakat, perbaikan sekolah, serta peningkatan infrastruktur di pedesaan. “Pemerintah saat ini tengah melakukan konsolidasi agar semua program dapat terintegrasi dengan baik dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Danantara berperan dalam mendorong investasi dan menciptakan dampak sosial yang mendukung berbagai program strategis lainnya,” ujar Kepala Bappenas.
Dari informasi yang diperoleh PRIORITAS, Senin (3/3/25), dalam pertemuan itu Rachmat dan Rosan turut membahas berbagai model pengelolaan investasi yang mungkin dapat dikembangkan, termasuk model Temasek di Singapura maupun di Tiongkok.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian PPN/Bappenas disebut siap berkolaborasi melalui penyusunan Nota Kesepahaman Bersama dengan Danantara agar langkah yang diambil dapat terkoordinasi baik dan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Menteri PPN juga menyoroti tantangan birokrasi yang sering menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Namun, dia menegaskan bahwa birokrasi harus menjadi motor percepatan pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. “Birokrasi harus bekerja untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintah, mencapai target pertumbuhan ekonomi,” kata dia.
Kepala Bappenas menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendukung kerja Danantara dalam mewujudkan investasi yang berdampak luas bagi pertumbuhan ekonomi nasional. “Ke depan, Kementerian PPN/Bappenas siap bersinergi dengan Danantara untuk memastikan setiap kebijakan investasi yang diambil benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ucapnya. (*)
