Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy (dua dari kiri) dan Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI). Mulyono Machmur (dua dari kanan) menerima cinderamata dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertema “Menyongsong Swasembada Pangan 2027 di Jakarta, Jumat (7/2/25). (Antara)
PRIORITAS, 7/2/25 (Jakarta): Ada rasa optimistis, target swasembada pangan khususnya beras pada 2027 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat terwujud dengan dukungan sumberdaya lahan cukup luas.
Seperti dikemukakan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy di Jakarta, Jumat (7/2/25), luas lahan pertanian di Indonesia saat ini 191,09 juta hektare (ha). Terdiri 9,44 juta ha lahan basah non-rawa serta lahan rawa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke mencapai 31,12 juta ha.
Disebutkan, dari luas lahan rawa tersebut, lanjutnya dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertema “Menyongsong Swasembada Pangan 2027”, yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian produktif sekitar 12,23 juta ha.
Jika satu juta ha saja dari lahan tersebut dapat dioptimalkan, menurutnya, dampaknya terhadap peningkatan produksi sangat besar. Apalagi jika pemerintah mampu mengoptimalkan hingga tiga juta ha lahan tambahan, Indonesia dipastikan bisa memenuhi kebutuhan pangan untuk 400-500 juta penduduk.
“Karena itu, cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi lumbung dunia, bukanlah hanya swasembada pangan. Kalau saya optimistis, yang penting bagaimana kita bisa mengoptimalkan lahan-lahan atau sumber daya lahan yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Di samping itu, demikian mantan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian itu, Indonesia memiliki 144 juta ha lahan kering yang berpotensi besar untuk mendukung ketahanan pangan.
Penerapan teknologi seperti di Ethiopia
Disebutkan, peluang mewujudkan swasembada pangan 2027 semakin terbuka lebar jika teknologi seperti desalinasi, mengubah air laut menjadi air tawar untuk irigasi pertanian diterapkan di Indonesia seperti di negara Arab dan Ethiopia.
Sarwo Edhy juga mengatakan, selain dukungan luas lahan, ada beberapa upaya yang bisa lakukan untuk meningkatkan produksi pangan, khusus padi di antaranya, meningkatkan indeks pertanaman (IP) dari IP 100 jadi IP 200 serta IP 200 menjadi IP 300. Selain itu memberikan bantuan benih unggul ke petani agar terjadi peningkatan produktivitas tanam.
Kemudian upaya lain ialah penambahan luas areal penanaman, bisa melalui ekstensifikasi maupun cetak sawah guna meningkatkan produksi serta dengan mengurangi kehilangan hasil panen yang saat ini masih cukup tinggi dan efisiensi distribusi.
Penguatan irigasi dan pompanisasi
Di kesempatan itu, Direktur Irigasi Pertanian, Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan), Dhani Gartina mengungkapkan, pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan melalui berbagai program strategis yang berfokus pada penguatan irigasi dan pompanisasi. Termasuk optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan.
“Kami optimis dengan penguatan irigasi dan pompanisasi serta optimalisasi pemanfaatan lahan dapat mewujudkan swasembada pangan,” tuturnya.
Catur Sarana
Sementara Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI), Mulyono Machmur menyatakan, keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan tahun 1984 tidak lepas dari terciptanya eksosistem yang saat itu bernama Catur Sarana.
Diketahui, Catur Sarana terdiri dari lembaga permodalan BRI unit desa, kios sarana produksi, penyuluh pertanian dan KUD sebagai lembaga offtaker atau pembeli hasil pertanian.
Disebutkan, peranan pemerintah daerah dari gubernur hingga kepala desa, juga penting sebagai penggerak penggerak yang memobilisasi kegiatan. Sedangkan petani dibangun partisipasinya untuk melaksanakan program pemerintah.
“Perpaduan mobilisasi dan partisipasi menjadi sinergi terwujudnya swasembada beras pada waktu itu,” ujarnya.
Dalam kaitan itu, tambahnya, HKTI telah mengusulkan penyederhanaan distribusi subsidi kepada petani dan diterima Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Penyederhanaan ini sangat penting agar bantuan pemerintah sampai ke tangan petani dengan lebih efisien dan tepat,” demikian Mulyono Machmur. (P-jr)
