PRIORITAS, 25/11/24 (Jakarta): Politisi Partai Gerindra yang juga Ketua Umum Lingkar Nusantara, Herdarsam Marantoko, menanggapi keras pernyataan Haris Azhar yang mengklaim memiliki data terkait dugaan pelanggaran dan intervensi politik dalam penyelenggaraan Pilkada Banten 2024.
“Klaim dan tudingan semacam itu sangat berbahaya, memecah belah, mengadu domba, hingga dapat mendelegitimasi hasil pilkada Banten 2024,” tutur Hendarsam dalam keterangannya di Jakarta, yang diterima redaksi Minggu 25/11/24.
Seperti ditulis berbagai media sebelumnya, dalam klaimnya, Haris menuding ada keterlibatan para kepala desa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten.
Dilansir dari aktual.com, Hendarsam mengungkapkan eksistensi Bawaslu sebagai institusi pengawas yang disediakan sebagai kanal pengaduan dan laporan pelanggaran Pilkada. Haris sepatutnya melaporkan klaimnya itu ke Bawaslu.
“Persoalan Haris (Haris Azhar) tidak percaya kerja Bawaslu, itu masalah dia. Tetapi jangan menjadi alasan sehingga bertindak melampaui batasnya sebagai individu. Hati-hati lho, kebohongan semacam itu dapat memicu konflik dan perpecahan di masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, sebagai kaum terdidik, harus menjaga prosesi Pilkada ini dengan sejuk dan damai. Tidak memancing konflik dan pertikaian karena saat ini adalah momen paling sensitif. Sudah banyak nyawa melayang sia-sia karena dipicu oleh narasi provokatif.
Seperti jurkam paslon tertentu
Dikatakan Herdarsam, banyak pihak yang mempertanyakan statement Haris Azhar, lantaran diucapkan di waktu satu minggu menjelang pencoblosan, pola nya seperti film “Dirty Vote” yang diluncurkan menjelang pencoblosan (pilpres).
”Entah apa yang menghasut Haris Azhar sampai bersedia membuat statement politis semacam itu di depan awak media. Tetapi yang pasti, dia seolah sedang bertindak sebagai juru kampanye untuk salah satu paslon,” tutur Hendarsam.
Dalam pantauan Hendarsam, selama proses Pilkada 2024, Bawaslu telah melakukan pekerjaannya dengan baik, menanggapi setiap laporan dari semua Paslon dengan langkah yang sesuai koridor hukum. Hendarsam khawatir kerja-kerja institusi Bawaslu dan KPU ini dalam waktu singkat bisa ambruk. Kepercayaan masyarakat menurun, bahkan menghilang.
“Hebat ya, Haris Azhar jauh lebih tahu informasi dan data daripada Bawaslu? Tapi kok, dia tidak melaporkannya ke Bawaslu. Ini malah membuat konferensi pers dan membuat statement yang bikin gaduh. Apa motif di balik semua ini? Saya kira masyarakat sudah bisa menilai,” tutup Hendarsam. (P-ht)
