Jakarta, 27/10/20 (SOLUSSInews.com) – Fakta menunjukkan, meski meningkat, utang Pemerintah dinilai masih dalam batas aman. Karena mayoritas utang dari dalam negeri yang terkelola secara prudent, dengan denominasi rupiah, bukan kurs asing, sehingga Indonesia tidak didikte kreditor.
Ya, sebagian besar utang ialah hasil penjualan surat berharga negara (SBN) dengan mayoritas pembeli dari dalam negeri.
Yang pasti, peningkatan utang setahun terakhir disebabkan oleh membengkaknya kebutuhan dana APBN untuk menangani Covid-19 dan stimulus ekonomi. Demikian rangkuman keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin, serta Ekonom Bank Permata Josua Pardede, sebagaimana dikompilasi Investor.id, edisi Selasa (27/10/20).
Mereka memberikan keterangan secara terpisah. Sri Mulyani mengatakan, terjadinya pandemi Covid-19 membuat utang pemerintah RI bertambah, dan hal ini juga dialami negara-negara lain.
Pasalnya, belanja pemerintah meningkat untuk mengatasi wabah dan memulihkan kembali perekonomian yang terkontraksi, sementara penerimaan negaraturun.
Menkeu mengatakan, rasio utang Indonesia terhadap produk domestic bruto (PDB) mencapai 38,5 persen pada 2020 dan diperkirakan menembus 41,8 persen dari PDB pada 2021. Jumlahnya meningkat dibanding 2019 yang masih 30,5 persen terhadap PDB.
Kelola secara ‘prudent’
Kendati begitu, ia memastikan, Pemerintah akan tetap mengelola utang secara prudent.
“Jika (ada yang) bilang mayoritas utang kita berasal dari luar negeri, itu tidak benar. Mayoritas utang kita sekarang ada di dalam negeri, asing hanya memegang porsi 30 persen, bahkan sekarang turun,” ujar Sri Mulyani saat menjadi juri pada lomba Debat Hebat APBN 2020 yang disiarkan virtual pada Senin (26/10/20).
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEBUI) Jurusan Ilmu Ekonomi atau Tim A (Fiscus UI) berhasil meraih juara pertama dalam lomba Debat Hebat APBN 2020 dengan skor 85,3. Tim ini mendapatkan dana pembinaan Rp15 juta.
Sri Mulyani mengatakan, tren utang asing berangsur-angsur terus menurun dan saat ini di bawah 30 persen dari utang pemerintah Indonesia.
Posisi utang Pemerintah
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, posisi utang Pemerintah Indonesia mencapai Rp5.756,87 triliun per September 2020, dengan rasio utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) mencapai 36,4 persen dari PDB.
Utang ini naik sekitar 22,5 persen dibanding posisi per September 2019 Rp4.700,28 triliun. Utang per September 2020 tersebut, rinciannya sekitar 85 persen berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp4.892,57 triliun. Dari SBN itu, mayoritas sebanyak 74,17 persen berasal dari surat utang dengan denominasi rupiah Rp3.629,04 triliun dan SBN denominasi valuta asing (Valas) senilai Rp1.263,54 triliun.
Untuk kepemilikan asing di SBN hingga 23 Oktober 2020 mencapai Rp953,74 triliun, atau 26,64 perxen terhadap keseluruhan utang pemerintah tersebut.
Angka ini sangat menurun dibandingkan kepemilikan asing di SBN pada 20 Januari 2020 yang mencapai Rp1.077,06 triliun atau menembus 38,65 persen.
Berbeda dengan Krismon
Perkiraan rasio utang terhadap PDB berbagai negara Utang SBN ini dipegang oleh banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga Indonesia tidak didikte kreditor.
Hal ini berbeda dengan kondisi saat Krismon 1998, di mana utang Indonesia mayoritas hanya ke beberapa lembaga seperti IMF, sehingga bisa didikte dengan Presiden Soeharto saat itu harus menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan IMF.
Sementara itu, Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri (ULN) total Indonesia pada akhir Agustus 2020 sebesar US$413,4 miliar, atau setara dengan Rp6.076,9 triliun (kurs Rp 14.700 per dolar AS).
Utang luar negeri ini meningkat 5,7 persen secara tahunan, dan semuanya tercatat serta terkelola secara prudent, tidak sama seperti di era Soeharto dulu, di mana ada sumber-sumber menyebut, banyak tidak dicatat. (S-ID/jr)
