Prabowo siap ambil alih rekrutmen guru, putus risiko titipan politik dan keluarga pejabat
Perjuangan guru kita di salah satu daerah terpencil Kalimantan Barat. (Antara)PRIORITAS, 19/9/26 (Jakarta): Pemerintah pusat tengah membahas rencana mengambil alih kewenangan pengangkatan (rekrutmen) guru dari pemerintah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki sistem pendidikan nasional, khususnya dalam proses rekrutmen dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.
Rencana tersebut, ujarnya dalam program “Presiden Prabowo Menjawab”.
Selanjutnya Presiden Prabowo mengatakan, pemerintah sedang membicarakan pengembalian kewenangan pengangkatan guru kepada pemerintah pusat.
“Tapi sekarang kalau tidak salah, ya, kita sedang bicarakan hak mengangkat guru kembali ke pemerintah pusat,” ujar Prabowo, dikutip dari rilis Bakom RI, Rabu (16/9/26) lalu.
Rekrutmen harus lebih objektif, terukur, berorientasi pada kualitas
Presiden Prabowo menilai proses pengangkatan guru harus diperbaiki secara menyeluruh.
Disebutnya lagi, sistem rekrutmen tenaga pendidik harus dibuat lebih objektif, terukur, serta berorientasi pada kualitas.
Prabowo juga menyinggung pemberian kewenangan rekrutmen guru kepada pemerintah daerah yang dinilai menghadirkan tantangan tersendiri.
Ia mengatakan, pemerintah perlu melihat kondisi yang terjadi di lapangan secara realistis. Salah satu hal yang menjadi perhatian islah bagaimana memastikan proses pengangkatan guru di tingkat daerah tetap berjalan secara objektif.
“Tapi pelaksanaannya, kalau diserahkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah (provinsi) gubernur, rekrutmen guru apakah kita yakini kualitasnya itu? Kita harus bicara realita,” kata Prabowo, dikutip media.
Pengangkatan berdasarkan hubungan pribadi pejabat dan kepentingan politik
Prabowo kemudian menyinggung potensi pengangkatan tenaga pendidik berdasarkan hubungan pribadi (pejabat) maupun kepentingan politik.
“Apakah bupati itu objektif atau dia angkat saudara-saudara dia jadi guru? Tim sukses dia? Dan sebagainya. Ini yang jadi dilema bagi kita,” ujarnya lagi.
Kemudian Prabowo menegaskan, proses pengangkatan guru harus mempertimbangkan kemampuan, kebutuhan sekolah, serta standar kualitas yang ditetapkan. Dengan demikian, kebutuhan tenaga pendidik di setiap sekolah dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Program peningkatan kapasitas
Di samping persoalan rekrutmen, pemerintah juga mempertimbangkan program peningkatan kemampuan bagi para tenaga pendidik.
Ia menyebut guru perlu mendapatkan kursus atau program peningkatan kapasitas agar dapat mengikuti perkembangan metode pembelajaran dan teknologi pendidikan.
Prabowo menyebut, langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan.
Siapkan program percepatan untuk Sekolah Tertinggal
Prabowo mengatakan, selain membenahi sistem rekrutmen dan meningkatkan kemampuan guru, juga rencana membuat program percepatan untuk membantu sekolah-sekolah yang paling tertinggal.
Katanya, salah satu opsi yang tengah dipikirkan ialah merekrut lulusan perguruan tinggi terbaik dari berbagai disiplin ilmu untuk diterjunkan membantu sekolah yang membutuhkan.
Lalu Prabowo menyebut tenaga tersebut nantinya dapat berperan sebagai guru dalam program darurat untuk mengatasi persoalan kekurangan tenaga pendidik di sekolah tertentu.
“Salah satu langkah yang sedang saya pikirkan untuk mengatasi masalah ini adalah crash program, mungkin saya akan rekrut sarjana-sarjana dari semua fakultas yang terbaik untuk menjadi guru-guru. Katakanlah guru-guru darurat yang kita terjunkan ke sekolah,” kata Prabowo meyakinkan.
Dikatakan, program tersebut menjadi salah satu alternatif yang sedang dipertimbangkan pemerintah untuk mempercepat penanganan persoalan pendidikan, terutama di sekolah yang kondisinya paling tertinggal.
Libatkan PNS bantu sekolah tertentu
Selain itu, Prabowo juga membuka kemungkinan melibatkan aparatur sipil negara (ASN) yang telah bekerja untuk membantu sekolah-sekolah tertentu melalui penugasan sementara.
Disebutnya, para pejabat atau PNS tersebut dapat diterjunkan dalam waktu singkat sesuai dengan kebutuhan daerah. Durasi penugasan dapat berlangsung selama dua hingga tiga minggu.
Sedangkan pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing wilayah.
“Kita juga bisa berpikir, kita bisa nanti rekrut dari pejabat-pejabat PNS yang sudah bekerja. Kita terjunkan, apakah dua minggu, tiga minggu,” ujar Prabowo menegaskan.
Adapun rencana pengambilalihan kewenangan pengangkatan guru oleh pemerintah pusat, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, hingga program percepatan untuk sekolah tertinggal, demikian teveOnenews.com melansir, menjadi sejumlah langkah yang sedang dipertimbangkan pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional. (P-*/jr)
