ASN Pemkot Salatiga serempak bersepeda ke kantor demi penghematan BBM
ASN Pemkot Salatiga kompak naik sepeda ke kantor pada Jumat (10/4/26). (Beritasatu.com)PRIORITAS, 10/4/26 (Salatiga): Suasana berbeda tampak di kawasan Pemerintah Kota Salatiga, Jawa Tengah, pada Jumat pagi (10/4/26). Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) terlihat berangkat kerja tanpa kendaraan bermotor, melainkan memilih menggunakan sepeda, sepeda listrik, atau berjalan kaki.
Kondisi tersebut menjadi wujud kepatuhan ASN terhadap kebijakan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah potensi krisis energi global.
Kebijakan itu mengacu pada instruksi kementerian sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berisiko mengganggu kestabilan pasokan minyak global.
Wali Kota Salatiga Robby Hernawan memberikan teladan dengan bersepeda dari rumah dinas menuju kantor. Di sisi lain, Wakil Wali Kota Nina Agustin memilih menggunakan sepeda listrik sebagai sarana transportasi hemat energi.
Ketergantungan pada bahan bakar fosil
Robby menuturkan, kebijakan tersebut bertujuan menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil, sekaligus mendorong penerapan gaya hidup sehat dan ramah lingkungan di kalangan ASN.
“Barusan saya berangkat dari rumah dinas ke Kantor Pemkot Salatiga memakai sepeda. Ternyata lebih cepat bisa selap-selip dan tentunya bisa lebih menyehatkan,” ucap Robby kepada Beritasatu.com.
- Pada hari perdana pelaksanaan kebijakan tersebut, masih ada sebagian ASN yang datang menggunakan kendaraan bermotor. Meski demikian, Robby Hernawan meyakini seluruh pegawai akan segera beradaptasi dalam waktu dekat.
“Kami berharap pada pekan depan seluruh pegawai sudah bisa berlepas dari kendaraan berbahan bakar fosil untuk perjalanan ke kantor,” tuturnya.
Pemerintah Kota Salatiga menegaskan akan menjatuhkan sanksi kepada ASN yang melanggar aturan pembatasan penggunaan BBM tersebut.
Organisasi perangkat daerah
Guna memastikan kebijakan berjalan optimal, inspeksi mendadak (sidak) akan digelar secara rutin setiap hari Jumat di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Sesuai dengan instruksi Kemendagri, kita mengadakan setiap hari Jumat WFH. WFH tidak semua unit, unit pelayanan publik tetap berjalan,” ujarnya.
“Kita instruksikan ke kantornya tidak menggunakan kendaraan bermotor,” tambahnya.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada penghematan BBM, tetapi juga menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam mendukung efisiensi energi serta mengurangi emisi karbon di tengah tantangan global. (P-*r/Zamir Ambia)
