PRIORITAS, 24/10/24 (Jakarta): Tampaknya bukan cuma janji kampanye. Tetapi, benar-benar Presiden Prabowo Subianto bakal segera meneken Peraturan Presiden yang akan menghapus utang jutaan petani dan nelayan.
Demikian informasi yang berhasil dihimpun Beritaprioritas.com, Kamis (24/10/24) ini, mengutip pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, pada Rabu (23/10/24) kemarin.
Lanjut Hashim menuturkan, Peraturan Presiden (Perpres) tersebut akan segera ditandatangani pekan depan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, Menteri Hukum Supratman Andi Atgas sedang menyusun Perpres pemutihan utang lama petani dan nelayan agar bisa memiliki kesempatan untuk mendapat pinjaman perbankan.
“Ini saya mau sampaikan saja. Mungkin minggu depan akan ditandatangani. Ini ternyata, ada jutaan petani dan nelayan kita yang masih terbebani utang lama. Ada utang dari Krismon (krisis moneter) 1998. Utang dari 2008. Utang dari mana-mana. (Sekitar) 5-6 juta petani dan nelayan (memiliki utang lama),” ungkap Hashim, dikutip dari Kompas.com (Rabu, 23/10/24).
Memiliki utang lama yang beragam
Dikatakan, jutaan nelayan dan petani memiliki utang lama yang beragam, dimulai dari tahun 1998 saat krisis moneter.
Di samping itu, Hashim mengungkapkan, jumlah utang yang dimiliki untuk setiap orang berbeda-beda, mulai dari Rp10 juta hingga Rp20 juta.
“Mereka sekarang terpaksa karena tidak boleh pinjem lagi dari perbankan, setiap kali mereka masuk SLIK (sistem layanan informasi keuangan) di OJK ditolak. Kenapa? Karena utang Rp10 juta, Rp15 juta, Rp20 juta,” jelas Hashim.
Lebih lanjut Hashim menyatakan, utang petani dan nelayan tersebut sebenarnya sudah dihapus dan dibekukan oleh bank sejak lama. Namun, hak tagih bank belum dihapus sehinggga membuat orang yang memiliki utang lama tidak bisa mendapatkan pinjaman dari bank.
Jadi, karena tak bisa meminjam uang ke bank, akhirnya para nelayan dan petani terpaksa harus meminjam uang ke pinjaman online (Pinjol) atau rentenir.
“Mereka tidak bisa dapet kredit, mereka ke mana? Ke renternir dan Pinjol. So waktu itu saya sampaikan ke Pak Prabowo, ini harus diubah. Ini tahun lalu ya kita rekam. Terus Pak Prabowo setuju,” kata Hashim.
“Dan waktu tim perbankan dipanggil, ada tim ekonomi (kami tanya), ini merusak atau tidak perbankan Indonesia? Terus akhirnya disebut tidak, karena sudah dihapus-bukukan. Enggak ada lagi. Tapi hak tagih tetap, maka 5-6 juta ini harus terpaksa ke Pinjol sama renternir,” tambahnya.
Janji kampanye Prabowo
Dikatakannya lagi, penghapusan utang termasuk janji kampanye Prabowo.
Diketahui, sebelumnya tim kampanye Prabowo-Gibran sudah memberikan janji untuk memutihkan utang petani dan nelayan atas kredit usaha mereka selama ini.
Disebutkan, janji kampanye tersebut juga diucapkan oleh Hashim saat berada di acara pemenangan Prabowo-Gibran bersama relawan di MG Setos, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Minggu (21/1/24).
“Pak Prabowo dan Mas Gibran, hari kedua dan ketiga (setelah terpilih menjadi presiden dan wakil presiden), mereka akan hapus semua utang itu. Akan melakukan pemutihan,” ucap Hashim, dilansir dari Kompas.com, Minggu (21/10/24).
Tidak dikejar-kejar bank
Nah, pemutihan tersebut dilakukan agar petani dan nelayan bebas dari masalah finansial dan tidak dikejar-kejar oleh pihak bank dan bisa melakukan pinjaman untuk ongkos produksi.
Berdasarkan catatannya, sekitar delapan juta nelayan dan petani terlilit utang dari kredit usaha dan tidak mampu membayar utang pokok dan bunga. Dari jumlah tersebut, ada yang berutang sejak 1990 hingga 2000-an dan sebagian besar dari mereka berakhir terjebak rentenir dan Pinjol.
Selanjutnya, Hashim menjamin, pemutihan utang tidak akan memengaruhi perekonomian negara dan sistem perbankan nasional akan tetap sehat.
“Kita jamin perbankan nasional tetap sehat. Tidak akan rusak. Bank itu tidak rugi karena utang lama diganti asuransi kredit, maka tidak rugi,” demikian Hashim Djojohadikusumo. (P-jr) — foto ilustrasi istimewa.
