PRIORITAS, 21/11/24 (Jakarta): Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024. Hal tersebut suatu keharusan karena belakangan ini mulai beredar di media sosial narasi tentang negara yang berpegangan dengan prinsip khilafah.
Demikian pengamat dan analis komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan di Jakarta, Kamis (21/11/24).
“Khilafah memang tidak sesuai dengan apa yang ada di Indonesia atau kehidupan bernegara bangsa Indonesia,” kata pria yang akrab disapa Hensa saat dikonfirmasi.
Paham khilafah, menurut Hensa, sangat berbahaya dalam suasana politik seperti lantaran dapat mencederai prinsip demokrasi dalam pilkada.
Mendorong orang jadi radikal
Hensa menyatakan, ideologi ini dapat membuat masyarakat menjadi radikal dan tidak mau terlibat dalam kontestasi pilkada.
Kendati begitu, Hensa mengemukakan, intensitas penyebaran isu khilafah di tengah Pilkada 2024 tidak terlalu besar seperti yang terjadi sebelumnya.
Namun dia mengingatkan Pemerintah mewaspadai hal tersebut, karena paham khilafah bisa dengan mudah “dimakan” oleh masyarakat dengan tingkat literasi rendah tentang Pancasila.
Bahkan, lanjut dia, paham radikal ini juga bisa memengaruhi lapisan masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan cukup tentang agama.
Ambil langkah konkret cegah radikalisme
Terkait itulah, Hensa memandang perlu Pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah paham radikal. Salah satunya melibatkan ulama dan tokoh agama dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya paham khilafah.
“Pemerintah juga perlu mengajak para tokoh agama, alim ulama untuk terus-menerus menyadarkan kelompok masyarakat yang masih menginginkan khilafah hadir di Indonesia sebagai hal yang harus diubah,” kata Hensa, seperti dilansir Antara.
Dikatakannya, pelibatan tokoh agama merupakan langkah tepat dalam menangkal paham khilafah karena suara dan pendapat pemuka agama mudah diterima masyarakat.
Disebutnya, apabila cara tersebut tidak berhasil, Pemerintah harus mengambil langkah besar untuk menangkal paham khilafah dengan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.
Masyarakat, menurut Hensa, akan makin percaya dan memegang teguh Pancasila jika dasar-dasar negara itu memberikan dampak berupa kemakmuran dan kesejahteraan.
“Dengan demikian, mereka tidak lagi perlu mencari ideologi-ideologi lain, ajaran-ajaran lain, dan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan Pancasila, termasuk khilafah,” kata Hensa.
Selanjutnya, Hensa berharap langkah-langkah tersebut dapat diambil pemerintah demi mencegah merebaknya ideologi khilafah di tengah masyarakat. (P-jr)
