Turun, jumlah penduduk miskin di Jakarta, Kepala BPS: Ini suatu hal yang baik

PRIORITAS, 15/1/25 (Jakarta): Jumlah penduduk di Jakarta turun sebesar 0,16 persen di bulan September 2024 dibandingkan Maret 2024. Hal itu berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada September 2024. Jumlah penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebanyak 449,07 ribu orang, menurun 15,86 ribu terhadap Maret 2024, yakni 464,93 ribu orang.

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mengungkapkan, penurunan jumlah (kemiskinan) tersebut merupakan suatu hal yang baik. “Dibandingkan Maret 2024 yakni tercatat 4,3 persen penduduk miskin, penduduk miskin pada September 2024 sebesar 4,14 persen, turun 0,16 persen,” kata Kepala BPS DKI Jakarta, Nurul Hasanudin, dalam rilis Berita Statistik DKI Jakarta Januari 2025 di Jakarta, Rabu (15/1/25).

Read Also

Rekayasa lalu lintas di tol dari dan ke Jakarta selama libur panjang Isra Miraj-Imlek 2025

23 Jan 2025

Angka ini menjadikan DKI Jakarta berada di urutan ketiga untuk jumlah penduduk miskin terendah secara nasional, setelah Bali (3,8 persen) dan Kalimantan Selatan (4,02 persen).

BPS DKI mencatat membaiknya beberapa indikator makro ekonomi mendorong berkurangnya penduduk miskin.

Selain itu, stabilitas pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada Triwulan III 2024 sebesar 4,93 persen (year on year/yoy) atau meningkat dibandingkan Triwulan II (4,9 persen).

Read Also

“Jalur Neraka” di Parung Panjang Bogor sudah tewaskan 100 orang, Dedi Mulyadi turun tangan

09 Feb 2025

Dikatakan, sepanjang tahun 2018-2024, jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi pada Maret 2021 yang mencapai 501,92 ribu orang. Apabila dibandingkan jumlah penduduk miskin pada September 2024 dibandingkan Maret 2021 mengalami penurunan sebanyak 52,85 ribu orang.

Untuk tingkat inflasi, pada September 2024 sebesar 1,70 persen (y-on-y), lebih rendah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya (2,23 persen pada Juni 2024). Inflasi yang terkendali ini, dikatakan mendukung daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Ditambahkan, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep terkait kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. “ni terkait erat dengan bagaimana potret konsumsi makanan masyarakat yang kami potret dengan Susenas,” tulis Nurul Hasanudin. (P-ht)