PRIORITAS, 29/4/25 (Jakarta): Delapan tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI dipandang hanya berupa usulan dari beberapa orang. Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) yang mendeklarasikan sebagai organisasi resmi Purnawirawan TNI AD, menegaskan tidak terlibat dalam desakan delapan tuntutan tersebut.
Pandangan tersebut dikemukakan Plt. Ketua Umum PPAD, Mayjen TNI (Purn.) Komaruddin Simanjuntak, dalam pernyataan pers tertanggal 28 April 2025 dan dirilis berbagai media termasuk Beritaprioritas.com pada Selasa (29/4/25).
Seperti ramai diberitakan sebelumnya, sejumlah purnawirawan TNI mengajukan delapan tuntutan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, salah satu yang paling disorot adalah soal tuntutan penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Surat tuntutan itu ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
“Dengan penuh rasa hormat serta dilandasi tanggung jawab moral sebagai bagian integral dari komponen bangsa yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menyampaikan pandangan atas 8 (delapan) usulan beberapa Purnawirawan TNI kepada pemerintah,” begitu awal pernyataan PPAD.
Lebih lanjut, Mayjen TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak selaku penandatangan pernyataan tersebut mengungkapkan, “Kami memahami bahwa usulan yang disampaikan tersebut dilandasi semangat kebangsaan dan kepedulian terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Namun, Kami sampaikan bahwa pernyataan sikap tersebut bukanlah pernyataan yang mewakili seluruh Purnawirawan TNI AD.”
Disebutkan, PPAD merupakan organisasi resmi Purnawirawan TNI AD yang berbadan hukum sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi serta kontribusi pemikiran para Purnawirawan TNI AD kepada pemerintah, TNI, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya.
“Kami sangat menghormati seluruh Purnawirawan, rekan seperjuangan dalam keluarga besar TNI AD, dan mengajak kita semua untuk bersama-sama menjaga kehormatan, persatuan, serta marwah TNI sebagai institusi yang senantiasa berada di garda terdepan dalam menjaga keutuhan Bangsa dan Negara. Kami berharap Purnawirawan TNI AD dengan penuh kesadaran, ketulusan dan keikhlasan untuk dapatnya memperhatikan kaidah dalam AD/ART PPAD untuk kebaikan kita bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berNegara,” sambung pernyataan tersebut.
Selanjutnya, Pengurus Pusat PPAD berpesan kepada seluruh Purnawirawan TNI AD, dalam melanjutkan pengabdiannya kepada Negara yang kita cintai, hendaknya senantiasa berpedoman pada kode etik kehidupan prajurit pejuang, yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI, serta pesan almarhum Jenderal TNI Purn Widjojo Soejono selaku sesepuh pendiri PPAD: “Bhayangkari Negara, baru berhenti berjuang jika tidak lagi mampu mendengar tembakan salvo disamping telinganya.”
“Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai wujud tanggung jawab moral dan komitmen PPAD dalam merawat persatuan, menjunjung etika, dan terus berkontribusi positif bagi Bangsa dan Negara,” Mayjen TNI (Purn) Komaruddin menutup pernyataan yang ditandatanganinya selaku Plt. Ketua Umum PPAD. (P-ht)
