Trump perintahkan tetap bayar gaji militer meski AS masih ‘Shutdown’
Para tentara di Fort Bragg, Carolina Utara, AS, bergembira dan memberi aplaus kepada Presiden Donald Trump (tidak terlihat) yang datang mengunjungi mereka.(white house)PRIORITAS, 12/10/25 (Washington): Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan Gedung Putih menggunakan semua dana yang tersedia, untuk membayar gaji semua personil militer, meski kantor pemerintah AS masih tutup (shutdown).
Trump mengatakan pemerintahannya ‘mengidentifikasi dana’ untuk membayar anggota militer, pada tanggal 15 Oktober 2025.
Dalam sebuah postingan di Truth Social, dengan mengutip wewenangnya sebagai Panglima Tertinggi dalam membuat keputusan, Trump menyatakan ia telah memerintahkan Menteri Perang (Pertahanan), Pete Hegseth, untuk memanfaatkan “semua dana yang tersedia”, guna memastikan pasukan mendapatkan kompensasi.
Hegseth bereaksi terhadap berita tersebut di X, membagikan tangkapan layar pengumuman Trump dan menulis, “Presiden Trump memberikan hasil untuk pasukan.” Demikian seperti dikutip Beritaprioritas.com dari The Independent, hari Minggu (12/10/25).
Militer bernapas lega
Penutupan kantor pemerintah federal AS yang dimulai pada tanggal 1 Oktober 2025 lalu, telah merumahkan banyak pegawai federal.
Anggota militer atau tentara yang masih aktif bertugas, juga menghadapi kemungkinan kehilangan gaji meskipun diharuskan bekerja.
Tetapi mereka kini bisa bernafas lega, karena Trump akan menggunakan “dana yang diidentifikasi” untuk membayar para militer yang dijadwalkan pada tanggal 15 Oktober 2025.
Walaupun begitu, sumber dana untuk membayar gaji militer dalam keadaan ‘darurat pemerintah AS’ saat ini, belum diungkapkan kepada publik.
Departemen Pertahanan AS menerima hampir $160 miliar dalam “One Big Beautiful Bill” yang disahkan menjadi undang-undang pada bulan Juli 2025 lalu.
Dan itu dapat dimanfaatkan untuk melanjutkan operasi selama penutupan pemerintahan. Namun, pemerintah AS belum menjelaskan apakah dana ini akan digunakan untuk keperluan penggajian.
PHK Massal
Saat ini penutupan kantor pemerintah federal telah memasuki minggu ketiga dan sekitar 750.000 pegawai federal masih dirumahkan.
Meskipun Partai Republik menguasai kedua kamar Kongres, mereka kekurangan suara untuk mengatasi filibuster Senat, sehingga pemerintahan ditutup dan negosiasi terhenti.
Pejabat anggaran Gedung Putih mengumumkan pada hari Jumat, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal pegawai federal telah dimulai.
Lebih dari 4.000 pegawai diperkirakan akan terdampak, dengan pemotongan terbesar terjadi di Departemen Keuangan, Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, Pendidikan, dan Perumahan.
Lembaga-lembaga lain, termasuk Perdagangan, Energi, Keamanan Dalam Negeri, dan Badan Perlindungan Lingkungan, juga akan mengalami pengurangan staf yang signifikan.
Subsidi asuransi kesehatan
Partai Demokrat menuntut kelanjutan subsidi asuransi kesehatan sebagai bagian dari perjanjian, untuk membuka kembali pemerintahan.
Upaya legislatif sebelumnya untuk melindungi gaji militer selama penutupan pemerintahan, kurang mendapat dukungan.
Ketua DPR AS, Mike Johnson dan Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune, menunjukkan sedikit minat terhadap proposal baru.
Mereka berpendapat Partai Demokrat memblokir Rancangan Undang Undang (RUU) dari Partai Republik, termasuk yang juga akan menjamin kompensasi militer.
Hingga kini penutupan kantor pemerintah Federal AS terus berlanjut, tanpa ada penyelesaian yang jelas.(P-Jeffry W)
Related posts
Terdaftar di Dewan Pers
No Comments