PRIORITAS, 10/2/25 (Jakarta): Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK), Angelica Tengker, menyampaikan siap menindak-lanjuti arahan-arahan para tokoh Kawanua. “Setelah dibahas secara internal, kami segera merumuskan arahan-arahan tersebut untuk dapat menjadi catatan dalam penyesuaian program dan aturan organisasi ke depan,” kata Angelica merespon pertanyaan Beritaprioritas.com hari ini, Senin (10/2/25) tentang apa yang akan dilakukan DPP KKK menyikapi arahan para tokoh Kawanua itu.
Sebelumnya, sejumlah tokoh perantauan asal Minahasa, Sulawesi Utara, yang dikenal dengan sebutan Kawanua, berkumpul dan berdiskusi di salah satu restoran di Jakarta Pusat pada Minggu (2/2/25) sore sampai malam. Mereka memenuhi undangan DPP KKK menjelang persiapan Musyawarah Perwakilan Anggota (MPA) pada tahun ini.
“Kerukunan Keluarga Kawanua harus mempunyai program jangka panjang dalam peningkatan sumber daya manusia Tou Kawanua, secara internal bermanfaat bagi anggota, berdampak bagi daerah dan berpengaruh sebagai mitra strategis pemerintah baik di pusat maupun di daerah,” tambah Angelica.
Sejumlah gagasan, usul dan arahan disampaikan para tokoh dari berbagai latar belakang itu dalam pertemuan yang berlangsung “serius tapi santai”.
Para tokoh yang hadir dalam pertemuan itu adalah figur-figur yang berada di lingkup kepengurusan KKK dan duduk di dewan-dewan yang dibentuk, mulai dari Dewan Kehormatan, Penasihat, Pembina hingga Pakar. Dalam keseharian, para tokoh tersebut berkecimpung dalam berbagai bidang dan profesi.
Ada politisi senior yang juga Menteri Tenaga Kerja Kabinet Pembangunan VII dan Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman Indonesia pada era Kabinet Reformasi Pembangunan Theo L. Sambuaga, Komisaris PT Garuda Indonesia Mayjen TNI (Purn) Glenny Kairupan, Hakim Agung RI (2011–2018) Prof. Gayus Lumbuun, dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas.
Hadir juga Deputi Bidang Hukum dan Perundangan-undangan Kementerian BUMN Irjen Pol (Purn) Carlo Tewu, mantan Direktur Jenderal Imigrasi Irjen Pol (Purn) DR Ronny Sompie, , mantan Jaksa Agung Muda dan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Jan Maringka, dan mantan Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Strategis Lemhanas Mayjen TNI (Purn) Ivan Pelealu.
Dari kalangan militer dan kepolisian yang masih aktif, ada Mayjen TNI Rano Tilaar, Kaskogartap I/Jakarta (2022—2023) yang saat ini menjabat sebagai Tenaga Ahli Pengajar Bidang Strategi Lemhanas, Marsda TNI DR Jorry Koloay yang mendapat kepercayaan memegang jabatan Kepala Pusat Pengkajian Strategis Penelitian dan Pengembangan TNI, dan Irjen Pol. DR Tommy Watuliu, seorang perwira tinggi di Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian RI.
Dari pensiunan Aparatur Sipil Negara, hadir mantan pejabat tinggi Departemen Perhubungan Freddy Rorimpandey, sesepuh Kawanua Ramo Sumolang, H. Ali Hardi Kiaidemak, Bernie Tamara, Max Willar, Phillip Pantouw, dan tokoh-tokoh perempuan KKK dan pegiat sosial Tilly Kasenda, Mona Sigar, Ansye Eman, Charlety Taulu, serta politisi yang juga penyanyi Greety Tielman.
Ikut hadir adalah Prof. Ir. Roy Sembel, MBA, Ph.D, CSA, CIB, yang dalam kepengurusan DPP KKK saat ini sebagai Ketua Dewan Pakar, didampingi Sekretaris dr. Roy GA Massie, MPH, PhD.
Dari jajaran pengurus DPP KKK, hadir Ketua Umum Angelica Tengker, Sekretaris Jenderal Teichi Kolopita, dan Bendahara Umum Nova Rumondor. Mereka didampingi para Waketum yang hadir Christian Pua, Audy Wuisang, Lisa Malonda, Donald Pokatong, Michael Lakat, Yerry Tawalujan, dan Lana Koentjoro Togas, serta kalangan Wasekjen, Alex Sasela, Herling Tumbel, Janny Kiroyan, dan Atik Masloman, juga Wabendum Victor Octivian, dan beberapa pengurus Bidang.
Tema pertemuan yang tercantum dalam undangan adalah “Syukuran Tahun Baru 2025 dan Diskusi Organisasi Kerukunan Keluarga Kawanua – Bakudapa, Makang, Bacarita”. (Bakudapa artinya bertemu, makang berarti makan, bacarita maksudnya bercerita atau bercakap-cakap alias diskusi). Oleh karena itu, awal acara diisi dengan doa syukur Tahun Baru 2025 yang dibawakan Janny Kirojan dan doa penutup oleh Pdt. Audy Wuisang.
Musyawarah Perwakilan Anggota (MPA)
Dalam sambutan berupa laporan singkat kegiatan organisasi kepada para dewan, Ketum DPP KKK Angelica Tengker menyampaikan kegiatan-kegiatan dan pencapaian selama masa kepengurusan yang dipimpinnya melalui keputusan sidang Musyawarah Budaya Kawanua (MBK) yang mencakup MPA Luar Biasa penyatuan KKK di Kobexindo Tower, Ancol, Jakarta, pada 22 Oktober 2022.
Angelica juga melaporkan pembentukan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) di tingkat provinsi dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) di Kabupaten/Kota dan Luar Negeri (LN) terkini. Disampaikan, sampai saat ini sudah terbentuk DPW di 28 provinsi, 1 di luar negeri yaitu DPW LN Amerika Serikat (AS), 176 DPD di kabupaten kota, dan 1 DPD LN di Negara Bagian Colorado, AS.
Dilaporkan pula tentang keputusan Rapat Kerja Nasional ke 2 (Rakernas 2) DPP KKK Oktober 2024 lalu yang mengacu pada amanat Majelis Tua-Tua melalui MBK 2022 lalu, tentang rencana penyelenggaraan Musyawarah Perwakilan Anggota (MPA). Forum tertinggi dalam pengambilan keputusan organisasi di DPP KKK itu, dijadwalkan berlangsung pada pekan kedua April 2025. Materi pada saat MPA adalah penyesuaian AD/ART, pengembangan organisasi, serta pemilihan Ketua Umum.
Arahan para tokoh
Mendapat kesempatan pertama Theo Sambuaga dalam arahannya, menyinggung soal perkembangan organisasi KKK, terkait kelanjutan kepengurusan setelah akan berakhirnya masa kerja DPP KKK yang disebutnya “kepengurusan transisi”. Ia mengingatkan amanat Majelis Tua-tua saat penyatuan pengurus DPP KKK 2022 lalu, tugas utama pengurus transisi adalah konsolidasi organisasi, yang akan dilanjutkan dengan menyelenggarakan MPA di akhir masa kepengurusan. Di mata dia, kepengurusan masa transisi sudah berjalan cukup baik, dapat diteruskan melalui MPA.
Selanjutnya berbicara Glenny Kairupan yang mengajak semua pengurus untuk membuat program yang betul-betul konkret dan bermanfaat bagi masyarakat Minahasa dan Sulawesi Utara, khususnya yang hidup di perantauan.
Namun orang dekat Presiden Prabowo Subianto itu mengingatkan, hendaknya program-program tersebut dapat juga memberi manfaat buat warga Minahasa dan Sulut di tanah leluhur, dengan contoh konkretnya menyelenggarakan pendidikan keterampilan yang dibutuhkan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di manca negara melalui koordinasi dengan DPW LN ataupun para perwakilan KKK di luar negeri.
Sesepuh KKK, Ramo Sumolang, Freddy Rorimpandey, H. Ali Hardi Kiaidemak, dan Phillip Pantouw memberikan wejangan dan evaluasi, antara lain bina kembali komunikasi dengan perwakilan Kawanua di berbagai negara yang pernah dibentuk. Ada wacana, jika kepengurusan saat ini akan dilanjutkan untuk lima tahun, meskipun ada kesepakatan sebaiknya tetap melalui mekanisme organisasi yang sudah ditetapkan.
Tony Wenas mengusulkan diadakannya sebuah acara besar di Jakarta, misalnya di Gelora Bung Karno (GBK). “Kumpulkan orang-orang Minahasa di perantauan, kalau bisa di GBK misalnya, agar keberadaan KKK sebagai wadah Kawanua dapat dirasakan langsung oleh warga Kawanua di rantau dan lebih berdampak,” ujar Tony Wenas yang juga menawarkan program “pulang kampung” yang sudah dibahasnya bersama beberapa rekan. Program “KKK ke Minahasa”, membawa misi kegiatan-kegiatan bermanfaat bagi masyarakat di Minahasa, Sulawesi Utara.
Ronny Sompie, sebagai Ketua Dewan Pembina DPP KKK menyoroti perihal MPA. “Mekanismenya harus diatur agar nanti tidak ada lagi orang yang ganggu-ganggu,” kata mantan Kapolda Bali itu. Ia mengingatkan, keberadaan kepengurusan saat ini sudah teruji di PTUN saat ada gugatan, dan dimenangkan DPP KKK. Selanjutnya agar saat MPA, tetap mengikutsertakan perkumpulan-perkumpulan “ro’ong-taranak-fungsional” yang menjadi bagian penting organisasi KKK.
Mendapat kesempatan berbicara selanjutnya, Gayus Lumbuun mengajak bernostalgia di mana pada zaman penjajahan Belanda, Minahasa pernah akan dijadikan provinsi ke-12 Belanda. Itu, katanya, menandakan bahwa secara intelektual orang-orang Minahasa dianggap sejajar dengan bangsa Belanda. Tapi sayang, menurut dia para intelektual asal Minahasa sudah jauh berkurang, salah satu indikasinya adalah kurangnya orang Minahasa di pemerintahan, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari organisasi KKK.
Masalah kepengurusan DPP KKK kembali diangkat Tommy Watuliu. “Setelah dua tahun masa rekonsiliasi, orang Kawanua rasakan apa? Eksistensi harus jelas, agar konkret,” ucapnya. Oleh karena itu, Tommy menyarankan ke depan DPP KKK harus membuat program yang lebih ril. Katanya, ia akan mendukung siapa pun Ketua Umum DPP KKK yang akan terpilih nanti dalam MPA.
Carlo Tewu menyoroti kelanjutan kepengurusan DPP KKK ke depan, khususnya masalah dana untuk program kegiatan. “Ada baiknya KKK membentuk yayasan untuk bisa menggalang dana,” sarannya.
Lagi-lagi soal MPA disinggung. Pembicara berikutnya, Ivan Pelealu, mengatakan, persiapan MPA harus betul-betul diatur. “Saya setuju usul perpanjangan, tapi tetap melalui mekanisme MPA yang sudah ditata rapi agar tidak timbul gejolak seperti yang lalu-lalu,” tambahnya.
Jorry Koloay juga mengarahkan pembicaraan ke soal kepengurusan organisasi, “Apakah sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumahtangga, atau akan ada penyesuaian?” Ia juga memberikan pandangan dan informasi, program Presiden Prabowo Subianto “Astacita” yang berisi 17 program prioritas antara lain seni budaya, olahraga, ketahanan pangan, pendidikan dan gizi. Hendaknya, kata Jorry, KKK bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengambil bagian dalam program-program tersebut.
Sementara Rano Tilaar, menekankan soal momentum. Saat ini, katanya, merupakan momentum yang sangat bagus mengingat presiden saat ini berdarah setengah Minahasa. “Bukan soal sukuisme, tapi mari manfaatkan momentum ini dengan baik,” katanya. KKK, katanya, bisa berperan lebih maksimal dan kiprah orang-orang Kawanua bisa lebih mendapat prioritas dan optimal.
Jan Maringka menyoroti soal seni budaya di tanah Minahasa dan Sulawesi Utara belakangan ini. Menurut dia, lagu-lagu Manado belakangan ini makin tanpa makna positif. Ia khawatir, fenomena seks bebas, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Sulut ada pengaruh dari lagu-lagu seperti itu. Oleh karenanya, Jan Maringka mengajak agar melalui DPP KKK untuk sama-sama menjaga budaya, khususnya budaya Minahasa.
Bernie Tamara, Ketua Umum Yayasan Pengembangan Kebudayaan Minahasa (YPKM) mengingatkan kembali sinergi tiga organisasi besar Minahasa yaitu Persatuan Olahraga Maesa (POR Maesa) yang berfokus pada pembinaan olahraga, Yayasan Kebudayaan Minahasa (YKM) dengan tugas pokok mengembangkan kebudayaan Minahasa, dan Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) yang mewadahi kerukunan perkumpulan yang tergabung dalam wadah organisasi atau Rukun-rukun Roong, Taranak, Fungsional yang bernafaskan Minahasa, dan warga Kawanua secara keseluruhan dalam lingkup sosial budaya.
Max Willar, mengingatkan dasar filosofi warga Kawanua yaitu maesa-esaan (bersatu), masawang-sawangan (saling tolong), dan maleos-leosan (saling berbaikan). Ia juga menekankan, tugas pengurus KKK adalah memajukan orang Minahasa, Tou Kawanua, bukan hanya fokus KKK secara organisasi.
Tokoh perempuan Charlety Taulu mengapresiasi kepengurusan DPP KKK yang sudah bersatu di bawah pimpinan Ketua Umum Angelica Tengker. Ia mengharapkan, sosialisasi dan eksistensi KKK kepada warga Kawanua agar lebih diperbanyak dan diperluas.
Pembicara terakhir, Fabian Pascoal, anggota Dewan Pakar yang juga adalah seorang pengacara dan partner dari sebuah firma hukum, mengusulkan dibentuknya forum komunikasi semua organisasi Kawanua yang memudahkan interaksi dan sinergi program agar dapat lebih berdampak.
Pertemuan ini diakhiri dengan ramah tamah, termasuk sambil makan-makan. Diharapkan, pertemuan-pertemuan yang menghadirkan tokoh-tokoh penting Kawanua seperti ini terus dilaksanakan dengan inisiasi DPP KKK. (P-ht)
