Jakarta, 25/1/20 (SOLUSSInews) – Pemerintah butuh ASN ‘smart’ dan berkualitas untuk mengisi kebutuhan Ibu Kota Negara yang baru.
Hal itu, selaras dengan konsep smart city atau kota pintar di Ibu Kota Negara (IKN)
“Ini kan ibu kota negara yang smart city, maka harus didukung Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga smart atau berkualitas,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/1/20) lalu.
Tjahjo menyatakan, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemindahan ASN pusat dilakukan secara serentak pada 2024. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan dan RB) saat ini tengah menyiapkan proses pemindahan.
“Walau masih lama tapi kami siapkan sekarang. Secara prinsip sebagai PNS (pegawai negeri sipil), kalau ditugaskan harus siap, tapi mungkin kan ada pertimbangan. Mungkin istri atau suami kerja atau seperti apa,” ujar Tjahjo.
Semua serentak pindah
Tjahjo menuturkan, pihaknya mencatat terdapat sekitar 118.000 ASN yang berusia 45 tahun sampai dengan tahun 2023. PNS yang belum mendekati pensiun ini, berpindah ke lokasi IKN di sebagian Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).
“Ada lebih kurang 118.000 yang sampai tahun 2023, usianya 45 tahun. Sesuai arahan Bapak Presiden, semua serentak pindah,” ungkap Tjahjo.
Disebut Tjahjo, apabila terdapat kekurangan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang akan dipindah tugaskan, maka ASN tingkat daerah besar kemungkinan bekerja untuk pemerintah pusat.
“Masih bisa mengakomodir ASN pemda (pemerintah daerah) di Kaltim untuk jadi ASN pusat di ibu kota negara nanti yang prinsipnya kami akan koordinasi dengan gubernur Kaltim, sesuai kebutuhan dan kompetensinya,” kata Tjahjo.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan, seluruh ASN pusat akan berpindah ke Kaltim pada 2024. Sebab, pembangunan klaster pemerintahan saat itu telah rampung.
“Pindah semuanya langsung. Sudah kita perintahkan kepada Menpan untuk melakukan survei dulu kira-kira yang ingin enggak pindah berapa persen. Kita harus tahu dong,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/20), sebagaimana dlaporkan Carlos JY Paath dari Suara Pembaruan. (S-SP/BS/jr)
