PRIORITAS, 1/7/25 (Bangkok): Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra selamat dari upaya pelengseran. Ia lolos dari mosi tidak percaya di Parlemen Rabu lalu
Sebelumnya, ia dituding partai-partai oposisi sebagai boneka ayahnya, mantan PM yang juga miliarder Thaksin Shinawatra. Anggota parlemen menolak mosi tidak percaya dengan 319 suara berbanding 162, dengan tujuh abstain.
Mengutip CNBC Indonesia , Mantan PM Thaksin sendiri merupakan politikus paling berpengaruh di Thailand meski kontroversial. Ia kembali ke kerajaan pada tahun 2023 setelah 15 tahun mengasingkan diri.
Ia menjalani beberapa bulan dari hukuman penjara delapan tahun atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di rumah sakit polisi. Namun, dirinya kemudian diampuni oleh raja, yang memicu rumor tentang kesepakatan diam-diam untuk memperlakukannya dengan lunak.
Pria berusia 75 tahun itu tetap populer di antara jutaan warga Thailand miskin yang makmur di bawah pemerintahannya tahun 2001-2006. Tapi, ia dibenci oleh elit konservatif kerajaan yang menganggapnya korup dan manipulatif.
Paetongtarn sendiri menjadi PM tahun lalu karena jabatannya sebagai ketua koalisi yang dipimpin partai Pheu Thai, perwujudan terbaru dari gerakan politik yang didirikan oleh Thaksin, setelah petahana Srettha Thavisin disingkirkan oleh perintah pengadilan.
Merekayasa perlakuan istimewa untuk ayahnya.
Sementara itu, selama debat di parlemen, seorang anggota yang vokal dari Partai Rakyat yang menjadi oposisi utama, Rangsiman Rome, menuduh Paetongtarn merekayasa perlakuan istimewa untuk ayahnya.
“Anda membuat kesepakatan, kesepakatan setan, untuk memberi ayah Anda kondisi yang lebih baik daripada tahanan lain,” katanya di parlemen.
“Syaratnya adalah ayah Anda tidak akan dipenjara selama satu hari pun.”
Paetongtarn membantah tuduhan tersebut, dengan menunjukkan bahwa ia baru menjadi PM beberapa bulan setelah ayahnya mendapat pengampunan kerajaan.
Anggota parlemen oposisi juga menuduh Paetongtarn menghindari pajak dan salah menangani kasus 40 warga Uighur yang dipulangkan ke China akhir bulan lalu. Pemulangan warga Uighur memicu kecaman internasional dan menyebabkan Washington memberlakukan larangan visa pada beberapa pejabat Thailand. (P-Elkana Lengkong)
