Thailand copot PM, terjadi kekosongan pemerintahan, Menhan pastikan perbatasan dengan Kamboja aman
PM Thailand Paetongtarn Shinawatra (Getty Image/Paetongtarn Shinawatra)PRIORITAS, 31/8/25 (Bangkok): Kekosongan pemerintahan formal usai pencopotan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra tidak akan memengaruhi keamanan perbatasan dengan Kamboja.
Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Thailand yang disampaikan pada Sabtu (30/8/25), saat Thailand berupaya mengisi kekosongan kekuasaan politik.
Diketahui, Thailand diguncang krisis politik pada Jumat (29/8/25) setelah Mahkamah Konstitusi memecat Paetongtarn terkait penanganan sengketa perbatasan dengan Kamboja. Ia dinilai tidak menegakkan kode etik perilaku sebagai perdana menteri.
Perdana menteri sementara
Sesudah keputusan tersebut membuat Thailand kini dipimpin perdana menteri sementara, Phumtham Wechayachai, bersama kabinet interim yang akan bertugas hingga pemerintahan baru terbentuk, paling cepat minggu depan.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Natthapon Nakpanich menegaskan, keberadaan pemerintah sementara tidak mengurangi kemampuan Thailand menjaga kedaulatan wilayahnya.
“Itu bukan masalah. Panglima TNI sudah menugaskan tanggung jawab untuk menangani situasi tertentu,” ujarnya kepada wartawan.
Dilaporkan, Paetongtarn, putri mantan PM miliarder Thaksin Shinawatra, sebelumnya diskors setelah dituding gagal membela Thailand dalam percakapan telepon dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, yang bocor ke publik.
Adapun situasi perbatasan Thailand–Kamboja sempat memanas pada Juli 2025, menimbulkan bentrokan militer paling mematikan dalam beberapa dekade dengan lebih dari 40 korban jiwa dan 300.000 warga mengungsi. Gencatan senjata “tanpa syarat” akhirnya tercapai setelah lima hari pertempuran.
Membubarkan kabinet
Pihak Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan suara 6 banding 3 untuk mencopot Paetongtarn sekaligus membubarkan kabinetnya. Putusan ini muncul setahun setelah pengadilan yang sama menggulingkan pendahulunya, Srettha Thavisin, dalam kasus etika lain.
Diketahui, Paetongtarn menjadi perdana menteri keenam dari gerakan politik keluarganya yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi. Kini, parlemen akan segera menggelar pemungutan suara untuk memilih pengganti.
Beberapa nama yang masuk bursa calon perdhana menteri di antaranya mantan jenderal Prayut Chan-o-cha, yang memimpin kudeta 2014 dan menjabat hingga 2023, serta Anutin Charnvirakul, ketua Partai Bhumjaithai dan mantan mitra koalisi Paetongtarn. (P-*r/Bst/jr)
Related posts
Terdaftar di Dewan Pers
No Comments