Terkuak! Ternyata ini pemicu kelangkaan BBM swasta di Jakarta

Khalied Malvino
3 Sep 2025 16:39

2 minutes reading

Salah satu SPBU Shell di Indonesia. (iStockphoto)

PRIORITAS, 3/9/25 (Jakarta): Sejumlah SPBU swasta di Jakarta kelangkaan BBM akibat perubahan izin impor yang kini berlaku enam bulan, bukan setahun.

Kekosongan BBM di SPBU swasta muncul karena izin impor yang sebelumnya berlaku 12 bulan kini dipersingkat menjadi enam bulan. Perubahan aturan ini memaksa SPBU menata ulang logistik dan perangkat pendukung agar pasokan lancar.

Hadi Ismoyo, praktisi Migas, menegaskan kondisi ini bukan karena permintaan konsumen naik.

“Menurut saya bukan masalah manajemen perusahaan. Demand biasa-biasa saja di tengah kondisi ekonomi yang masih low growth 4,8%-5,12%. Tidak ada kenaikan konsumsi BBM secara signifikan,” ungkap Hadi.

Ia menjelaskan, SPBU swasta yang bergantung impor butuh waktu untuk menyesuaikan logistik dan perangkatnya. Akibatnya, terjadi kekosongan dan kegaduhan di lapangan.

“Logistics cost dan perangkat pendukungnya kan perlu di-setting ulang. Bagi SPBU swasta yang mengandalkan impor, butuh waktu untuk menyesuaikannya. Akhirnya yang terjadi justru kelangkaan dan kegaduhan,” katanya.

Tak timbulkan masalah

Menurut Hadi, aturan lama tidak menimbulkan masalah. Sehingga seharusnya izin impor tetap mengikuti mekanisme 12 bulan.

“Sebaiknya hal-hal yang sudah berjalan baik jangan diotak-atik, malah bikin ribut dan gaduh dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ini,” tuturnya.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menambahkan pemerintah tengah memperbaiki tata kelola impor BBM menyusul dugaan korupsi di tata kelola minyak mentah.

“Menyangkut RON 90, RON 92, memang saya katakan dari awal, begitu saya masuk ke Kementerian ESDM, saya melihat ini, maka penting perlu adanya perbaikan penataan,” ungkap Bahlil di Kantor ESDM Jakarta, Rabu (26/2/25).

Perbaikan dilakukan dengan pemberian izin impor per enam bulan supaya ada evaluasi tiap tiga bulan. Selain itu, pemerintah menghentikan ekspor minyak dalam negeri agar produksi bisa diolah optimal.

“Kita bikin per enam bulan supaya ada evaluasi per tiga bulan,” terang Bahlil.

“Sekarang kita minta harus diolah di dalam negeri. Dengan cara bagaimana? Mem-blending antara kualitas minyak bagus dengan minyak yang setengah bagus. Itu di-blending agar spek di refinery kita masuk,” sambungnya. (P-Khalied M)