Tenggat 17+8 Tuntutan Rakyat tiba 5 September, apa saja yang sudah dan belum dipenuhi?

PRIORITAS, 5/9/25 (Jakarta): Hari ini, Jumat (5/9/25), menjadi tenggat akhir bagi penyelesaian 17 tuntutan rakyat yang tergabung dalam gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Tuntutan tersebut sebelumnya diajukan kepada DPR RI pada 29 Agustus lalu, dengan batas waktu satu minggu untuk 17 poin jangka pendek, sementara delapan poin tambahan diberi tenggat hingga 31 Agustus 2026.

Gerakan ini berangkat dari aksi demonstrasi besar yang menyerukan reformasi menyeluruh di bidang politik, hukum, hingga kesejahteraan pekerja. Beberapa tuntutan utama mencakup penarikan TNI dari ranah sipil, penghentian kriminalisasi terhadap demonstran, pembentukan tim investigasi independen atas kasus pelanggaran HAM, keterbukaan gaji dan tunjangan DPR, serta kepastian upah layak bagi buruh.

Menjelang batas waktu, DPR mulai menanggapi sebagian tuntutan publik. Sejumlah fraksi seperti Gerindra, PDIP, dan Golkar menyatakan setuju untuk memangkas atau menunda beberapa fasilitas dan tunjangan anggota dewan, termasuk rencana pembangunan rumah dinas baru.

Selain itu, sementara waktu perjalanan dinas ke luar negeri juga dihentikan.

Belum ada keputusan final

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan tuntutan lain akan dibahas dalam rapat paripurna, namun hingga kini belum ada keputusan final mengenai implementasi poin-poin strategis tersebut.

Menurut catatan media dan kelompok masyarakat sipil, sampai dengan tenggat hari ini belum ada satu pun dari 17 tuntutan yang benar-benar direalisasikan secara penuh.

Dalam pernyataan di situs resmi gerakan Rakyat Menuntut, ditegaskan isu-isu penting seperti penarikan TNI dari ranah sipil, pembebasan tahanan aksi, serta pembentukan tim investigasi independen atas kasus Affan Kurniawan dan Umar Amarudin belum mendapat tindak lanjut.

Hal serupa terjadi pada persoalan kesejahteraan buruh, penghentian PHK massal, dan reformasi ketenagakerjaan, yang masih sebatas wacana tanpa langkah kebijakan nyata.

Tuntutan rakyat bermula

Gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” mencuri perhatian nasional setelah resmi diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis, 4 September 2025. Tuntutan tersebut merupakan gabungan aspirasi dari masyarakat sipil, serikat pekerja, hingga petisi daring, yang digagas oleh sejumlah aktivis dan tokoh publik seperti Jerome Polin, Andovi da Lopez, dan Fathia Izzati.

Gerakan ini lahir sebagai reaksi atas gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai wilayah pada 25–31 Agustus 2025. Pemicu utamanya antara lain isu kenaikan tunjangan DPR, tindakan represif aparat, serta desakan untuk menjamin upah layak bagi pekerja.

Rangkaian aksi itu kian meluas setelah insiden tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang terlindas kendaraan taktis Brimob, sehingga memperbesar keresahan publik dan melahirkan “17+8 Tuntutan Rakyat”.

Dokumen tuntutan dengan slogan “Transparansi, Reformasi, Empati” ini juga menyimbolkan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Naskahnya diserahkan langsung oleh perwakilan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah kepada Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dan anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka.

Kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, hingga sejumlah influencer menegaskan, gerakan ini bukan sekadar aksi jalanan, melainkan simbol keresahan kolektif yang terorganisir, sekaligus seruan bersama untuk reformasi dan keterbukaan pemerintahan.

Isi dan target Tuntutan Rakyat

Tuntutan “17+8 Tuntutan Rakyat” dibagi ke dalam dua kelompok besar: 17 tuntutan jangka pendek dengan batas waktu 5 September 2025, serta 8 tuntutan jangka panjang yang harus dipenuhi paling lambat 31 Agustus 2026. Sasaran tuntutan ini mencakup Presiden, DPR, TNI, Polri, para ketua umum partai politik, hingga kementerian di sektor ekonomi. Beberapa poin penting dari tuntutan jangka pendek antara lain penarikan TNI dari tugas pengamanan sipil serta pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut kasus kekerasan aparat selama demonstrasi 28–30 Agustus.

Di sisi lain, DPR diminta untuk membekukan kenaikan gaji maupun tunjangan, membatalkan pemberian fasilitas baru (termasuk pensiun), serta membuka secara transparan anggaran terkait gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas dewan.

Masyarakat juga menuntut agar Badan Kehormatan DPR menindak anggota yang bermasalah, bahkan melibatkan KPK bila diperlukan. Kepada ketua umum partai politik, desakan meliputi pemecatan atau pemberian sanksi kepada kader DPR yang bertindak tidak etis, memastikan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah krisis, serta membuka ruang dialog publik bersama mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil.

Tuntutan lain ditujukan kepada Polri dan TNI. Polri diminta segera membebaskan semua demonstran yang ditahan, menghentikan praktik kekerasan, dan disiplin dalam menjalankan SOP pengendalian massa. Sementara itu, TNI didesak untuk kembali ke barak, menghentikan campur tangan dalam urusan sipil, memperkuat disiplin internal agar tidak mengambil alih fungsi Polri, serta berjanji tidak masuk ke ranah sipil di masa krisis demokrasi.

Dalam bidang ekonomi, tuntutan meliputi pencegahan PHK massal, peninjauan ulang distribusi anggaran APBN dari pusat ke daerah, pembatalan rencana kenaikan pajak yang membebani masyarakat, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor, serta jaminan upah layak bagi seluruh tenaga kerja.

Respons dan langkah pemerintah