PRIORITAS, 8/7/24 (Solo): Di Solo barusan ada Festival Kuliner Nonhalal.
Terksit itu, Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka bicara soal pro dan kontra yang sempat mewarnai festival tersebut pada Minggu lalu.
Dilaporkan, Gibran memastikan pro dan kontra itu tidak mengganggu kehidupan toleransi masyarakat di Solo.
“Nggak apa-apa, tenang saja,” katanya di Solo, Jawa Tengah, dilansir ANTARA, Senin (8/7/24).
Disebutnya, kota toleran bukan masalah indikatornya, melainkan penerapan di lapangan.
“Implementasi di lapangan aja, di kehidupan sehari-hari. Saya kira baik-baik saja,” katanya.
Pro kontra hal biasa
Gibran menyatakan, kejadian pro dan kontra soal festival makanan nonhalal tersebut merupakan hal yang biasa. Bahkan ia menilai masukan yang datang dari Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) merupakan hal yang positif.
“Memang, kalau ada insiden seperti itu biasalah. Kan masukan-masukan dari teman-teman semua, termasuk DSKS kemarin juga memberikan masukan yang positif,” katanya.
Ia mengatakan, hingga acara berakhir pada Minggu (7/7/24), seluruh pihak juga bersikap kooperatif.
“Nggak apa-apa, semua kooperatif. Teman-teman DSKS kooperatif semua,” katanya.
Sebelumnya, festival kuliner nonhalal bertajuk ‘Festival Pecinan Nusantara’ yang diselenggarakan di Mal Solo Paragon Surakarta, Jawa Tengah, pada 3-7 Juli sempat dihentikan sementara sebagai buntut munculnya pro dan kontra dari sejumlah pihak, salah satunya dari DSKS.
Pada saat itu, DSKS sempat menemui perwakilan Pemerintah Kota Surakarta untuk melakukan audiensi mengenai festival kuliner makanan nonhalal di Mal Solo Paragon. Humas DSKS Endro Sudarsono mengimbau umat Islam untuk tidak tidak ikut dalam festival tersebut.
Pihaknya juga menyoroti soal spanduk pemberitahuan yang dinilai terlalu vulgar. Disebutnya, spanduk pemberitahuan seharusnya terpasang secara terbatas dan tidak terlalu vulgar.
“Karena warga resah, ini terlalu vulgar walaupun kami cukup menghargai makanan dari yang nonmuslim. Tidak boleh memaksakan kehendak, maka sifatnya adalah imbauan dan pernyataan sikap,” katanya.
Pada audiensi tersebut, pihaknya meminta Pemkot Surakarta lebih selektif memberikan izin. (P-DTK/jr) — foto ilustrasi istimewa
