PRIORITAS, 25/6/25 (Tomohon): Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon menargetkan kenaikan level pengendalian korupsi dari level 2 ke level 3 pada 2025 berdasarkan standar BPKP.
Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 oleh KPK, Kota Tomohon mencatat skor 71,95. Namun, sejumlah catatan perbaikan masih harus ditindaklanjuti, antara lain persepsi negatif terhadap proses pengadaan barang dan jasa, sistem promosi pegawai yang belum transparan, serta penggunaan anggaran dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.
Kendati begitu, Kota Tomohon terus menunjukkan komitmen dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Hal ini dibuktikan melalui kegiatan Sosialisasi Pemahaman Arti Pentingnya Anti Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, yang digelar di Kantor DPRD Kota Tomohon. Rabu (25/6/25).
Kegiatan ini dibuka Wakil Wali Kota Tomohon, Sendy GA Rumajar dan menghadirkan narasumber utama dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), yakni Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Dotty Rahmatiasih.
Langkah nyata membangun integritas
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menegaskan, sosialisasi ini merupakan langkah nyata membangun integritas baik di level individu maupun institusi pemerintahan.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah agar seluruh pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara profesional, sesuai ketentuan, dan bebas dari praktik-praktik korupsi,” ujar Rumajar.
Ia menjelaskan, kegiatan ini sejalan dengan program pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh KPK, mencakup pencegahan gratifikasi, Pungli, suap, penggelapan dalam jabatan, penyalahgunaan wewenang hingga tindakan curang lainnya.
Wakil Wali Kota (Wawali) Sendy menyebut, capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 Tomohon juga menunjukkan skor 77,31 persen, dengan kinerja tertinggi pada aspek Manajemen ASN (95,88 persen) dan Pengawasan APIP (84,60 persen).
“Kita harus bersinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih demi kesejahteraan masyarakat Tomohon,” tambah Rumajar.
Korupsi penghancur demokrasi dan HAM
Sementara itu, dalam pemaparannya, Dotty Rahmatiasih menyampaikan, korupsi merupakan penghancur demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu, KPK menanamkan pendekatan antikorupsi melalui tiga strategi, yaitu, Pendidikan Antikorupsi (Don’t want to corrupt), Pencegahan Sistemik (Can’t corrupt) dan Penindakan Hukum (Dare not corrupt).
Ia juga mengungkapkan, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2024 masih rendah, hanya 37 dari 100. Ini menempatkan Indonesia di peringkat 99 dari 180 negara.
“Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi merusak seluruh sendi kehidupan bangsa,” ujar Dotty, sembari mengajak semua pihak menanamkan nilai-nilai integritas dalam tugas dan pelayanan.
Ia pun menekankan pentingnya penerapan sembilan nilai integritas: Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Adil, Disiplin, dan Kerja Keras.
“Kurang cerdas bisa diperbaiki dengan belajar, kurang cakap bisa diatasi dengan pengalaman. Tapi ketidakjujuran sulit diperbaiki,” kutip Dotty dari tokoh proklamator Mohammad Hatta.
Acara ini turut dihadiri Ketua DPRD Kota Tomohon Ferdinand Mono Turang, Wakil Ketua DPRD Donald Pondaag, seluruh anggota DPRD Kota Tomohon, jajaran pemerintah kota, para camat dan lurah. (P-Deky Geruh)
