PRIORITAS, 4/7/25 (Jakarta): Terkait pengungkapan praktik curang dalam tata niaga dan distribusi beras, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku sempat diingatkan agar berhati-hati menghadapi “orang-orang besar”. Mereka disinyalir berada di balik praktik kecurangan beras yang merugikan masyarakat dan mengancam ketahanan pangan nasional secara serius.
Meski demikian, Amran menyatakan tak gentar. Ia tetap melanjutkan langkah tegas karena merasa hal tersebut merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dan mafia pangan hingga ke akar-akarnya.
“Saya bilang ini perintah Bapak Presiden untuk selesaikan yang korupsi dan mafia diberesin. Saya bilang, siap Bapak Presiden! Akhirnya kami tindak lanjuti,” kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Jumat (4/7/25).
Ditegaskannya, ia tak gentar hadapi intimidasi saat bongkar kecurangan beras dan meski diserang pihak tertentu, tetap siap berjuang demi keadilan, petani, harga wajar, dan ketahanan pangan nasional.
“Kami tidak peduli yang penting kami di posisi membela rakyat Indonesia, membela petani Indonesia, membela yang ada di level bawah. Kami siap segala risiko, kami siap tanggung,” ujarnya.
Mentan menyatakan tekadnya membela petani, penyuluh, serta masyarakat kecil tanpa takut terhadap risiko yang dihadapi karena semua langkahnya didedikasikan sepenuhnya untuk Merah Putih dan bangsa Indonesia.
“Tidak boleh kita biarkan, aku tahu ini risikonya besar, kami mulai diserang. Tidak masalah, jiwa ragaku untuk Merah Putih, kami siap untuk Merah Putih,” ucapnya, dilansir dari Antara.
Kecurangan beras komersial
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Pertanian bersama Bapanas, Satgas Pangan, Kepolisian hingga Kejaksaan melakukan investigasi kasus kecurangan beras komersial dilakukan setelah adanya anomali soal beras.
Padahal produksi padi saat ini sedang tinggi secara nasional, bahkan tertinggi dalam 57 tahun terakhir dengan stok hingga saat ini mencapai 4,2 juta ton.
Berdasarkan hasil temuan pada beras premium dengan sampel 136, ditemukan 85,56 persen tidak sesuai ketentuan; 59,78 persen tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET); serta 21,66 persen tidak seusai berat kemasan.
Lalu, temuan pada beras medium dengan sampel 76 merek ditemukan 88,24 persen tidak sesuai mutu beras; 95,12 persen tidak sesuai HET; serta 9,38 persen tidak seusai berat kemasan. Pelanggaran itu ditemukan terhadap 212 merek beras. (P-*/ht)
