Presiden Prabowo Subianto. (JPNN.com)
PRIORITAS, 15/2/25 (Hambalang, Bogor): Dari informasi yang masuk redaksi Beritaprioritas.com, Sabtu (15/2/25) pagi ini, terungkap, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, efisiensi anggaran negara yang sedang dilakukan oleh pemerintahannya tidak mengganggu operasional sehari-hari.
Presiden Prabowo menyatakan itu, saat berbicara pada acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/25) kemarin.
Selain itu, Presiden Prabowo pun menegaskan, isu simpang siur terkait pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat penghematan merupakan berita yang tidak benar.
“Narasi isu gaji dipotong itu tidak benar,” tegas Prabowo, dikutip dari keterangan resmi.
Dialihkan ke program bermanfaat
Selanjutnya Prabowo menjelaskan, anggaran yang dihemat itu akan dialihkan ke program lebih bermanfaat untuk masyarakat luas, seperti penyediaan pupuk hingga perbaikan sekolah.
Karena itu ia pun mengajak Parpol di koalisinya untuk mendukung langkah penghematan ini.
“Memang saya ingin laksanakan efisiensi tapi jelas efisiensi ini tidak mengganggu pekerjaan operasi sehari-hari,” kata Prabowo.
Langkah penghematan ini, lanjutnya, menyangkut pengurangan kegiatan yang tidak penting, seperti perjalanan dinas ke luar negeri.
“Jadi habis itu Kunker, seminar, FGD, forum group discussion. Apa yang didiskusikan? Rakyat perlu mitigasi, rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Gak usah seminar lagi,” tandasnya.
Penghematan capai Rp300 T
Disebutnya lagi, penghematan yang berhasil dilakukan sejauh ini mencapai sekitar Rp300 triliun tanpa menyentuh program-program berjalan yang penting, termasuk di bidang pendidikan.
“Program-program berjalan tidak ada yang disentuh apalagi pendidikan,” paparnya.
Tidak ada PHK
Secara terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, kriteria kegiatan pemerintahan yang terpengaruh oleh efisiensi anggaran sebagaimana digencarkan pemerintah.
“Kriteria efisiensi kementerian lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan, dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya,” ungkap Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/25) kemarin.
Karena itu, kebijakan efisiensi ini, tidak akan terdampak pada PHK pegawai honorer, biaya UKT Perguruan Tinggi Negeri (PTN), hingga beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT,” demikian Sri Mulyani. (P-jr)
