PRIORITAS, 18/3/25 (Ratahan): Informasi yang diperoleh Beritaprioritas.com, Selasa (18/3/25) menyebutkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) tidak akan main-main dalam menyelesaikan masalah aset yang belum memiliki kejelasan hukum. Demikian penegasan Bupati Mitra Ronald Kandoli.
Aset penting yang sampai saat ini masih menjadi perhatian adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mitra Sehat, yang belum memiliki kejelasan karena tak memiliki sertifikat.
Guna mempercepat penyelesaian masalah ini, Bupati Ronald Kandoli melakukan audiensi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Minahasa Tenggara.
Pada pertemuan tersebut, Bupati Ronald Kandoli menegaskan pentingnya kejelasan status kepemilikan aset pemerintah daerah demi tertib administrasi dan kepentingan pembangunan.
“Kami ingin semua aset yang tercatat sebagai milik Pemkab memiliki dasar hukum yang jelas. Ini bukan hanya demi tertib administrasi, tetapi juga sebagai upaya untuk menjawab sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,” ujar Bupati Ronald Kandoli, Senin (17/3/25).
Menurut Kandoli, kepemilikan aset yang legal dan bersertifikat, pemerintah daerah akan lebih mudah dalam melakukan koordinasi ke pemerintah pusat.
Tentu hal ini diharapkan dapat mempercepat realisasi berbagai program pembangunan, terutama dalam sektor kesehatan dan infrastruktur.
Tak hanya RSUD Mitra Sehat, pemerintah daerah juga tengah menginventarisasi aset lain yang belum memiliki sertifikat. Ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel.
Pihak pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berharap kerja sama dengan BPN dapat mempercepat proses sertifikasi aset, sehingga tidak ada lagi permasalahan hukum yang menghambat pembangunan di daerah. (P-*/Armin M)
