PRIORITAS, 3/8/25 (Jakarta): Langkah konkret pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akhirnya dimulai. Pemerintah menetapkan tahap awal melibatkan ASN dari 15 kementerian, menandai fase pelaksanaan setelah bertahun-tahun hanya menjadi rencana.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengungkapkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sedang menyusun skema teknisnya.
“Kementerian PANRB telah merancang pemindahan aparatur sipil negara dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat, sebagai bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pusat ke Nusantara,” ujar Basuki dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (3/8/25).
Jumlah ASN yang sudah dipindahkan pun semakin bertambah. Per Juli 2025, sebanyak 1.170 karyawan Otorita IKN telah resmi bekerja di kawasan IKN. Mereka juga mulai menempati hunian khusus ASN yang sudah dibangun di beberapa tower.
Sementara itu, 109 tenaga kerja dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga telah tinggal sekaligus aktif bekerja di IKN. Kehadiran mereka menunjukkan pemindahan bukan lagi sekadar wacana, namun telah masuk ke fase nyata.
Pergerakan ASN ke IKN tidak terbatas pada satu sektor. Pegawai dari Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian PUPR, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pun ikut bergabung. Termasuk juga balai teknis di bawah PUPR yang kini turut beroperasi di ibu kota baru tersebut.
Pembangunan fisik IKN kini memasuki tahap kedua. Otorita IKN menyatakan seluruh tahapan persiapan, termasuk penganggaran, telah rampung dilakukan.
“Pembangunan tahap kedua akan dimulai dengan proses lelang yang akan dilakukan pada awal Agustus 2025,” jelas Basuki.
Jejak wacana sejak pemerintahan Jokowi
Ide pemindahan ASN ke IKN bukan hal baru. Presiden Joko Widodo telah menyuarakan rencana ini sejak tahun 2019, bersamaan dengan pengumuman lokasi IKN di Kalimantan Timur. Namun, eksekusinya berulang kali tertunda.
Awalnya, target pemindahan ASN dilakukan bertahap dari Juli hingga November 2024. Jokowi bahkan menyampaikan rencana berkantor di IKN serta menggelar HUT RI pertama di sana.
Jumlah ASN yang direncanakan pindah dalam fase awal mencapai 11.916 orang. Namun karena belum rampungnya pembangunan hunian dan infrastruktur, angka ini dipangkas menjadi 3.072, lalu kembali dikoreksi ke angka minimum 1.740.
Penundaan terus terjadi. Pemindahan ASN semula dijadwalkan ulang ke September 2024, sesudah peringatan 17 Agustus. Namun, rencana ini lagi-lagi mundur.
Akhirnya, Presiden Jokowi menetapkan pemindahan ASN dilakukan mulai Januari 2025, seiring berakhirnya masa jabatannya dan awal pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Dalam periode ini pula, penyelesaian Keputusan Presiden (Keppres) mengenai perpindahan ibu kota dijadwalkan.
Meskipun sudah ditetapkan, pelaksanaannya kembali terhambat. Pemindahan yang semula ditargetkan April 2025 ditunda lagi. Kali ini, Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan pemberitahuan resmi mengenai penundaan tersebut.
Surat pemberitahuan itu menyebut pemindahan ASN ke IKN ditunda hingga waktu yang belum ditentukan karena masih dalam masa transisi pemerintahan.
Lebih lanjut, PANRB juga akan menyusun ulang daftar pegawai yang akan dipindahkan ke IKN. Proses seleksi ulang ini akan dilangsungkan mulai tahun 2026, menyesuaikan dengan dinamika baru dalam struktur organisasi pemerintahan. (P-Khalied M)
