PRIORITAS, 26/5/25 (Jakarta): Pemerintah tidak menargetkan organisasi kemasyarakatan (ormas) secara umum untuk memfasilitasi iklim usaha yang sehat, melainkan aksi premanisme yang meresahkan investor.
Hal tersebut disampaikannya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Jakarta Senin (26/5/25), menanggapi maraknya pemberitaan dan persepsi publik yang cenderung menyamaratakan semua ormas sebagai pihak yang bermasalah.
“Ormas itu ada banyak, kalau kalian bergabung di Persatuan Wartawan Indonesia, itu ormas. Kalau kalian bergabung di Aliansi Jurnalis Independen, itu juga ormas. Nahdlatul Ulama, ormas. Muhammadiyah, ormas,” ungkapnya.
Dijelaskan Hasan, arahan Presiden Prabowo sangat jelas bahwa pemerintah fokus menindak tegas aksi-aksi premanisme, baik yang dilakukan secara individu, kelompok, maupun terorganisir.
Hambat investasi
Dikatakannya, tindakan premanisme inilah yang menjadi penghambat iklim investasi karena membuat para investor harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak semestinya.
“Banyak investor yang mau masuk ke Indonesia, kemudian berpikir ulang, atau kemudian merasa kesulitan karena ada tindakan-tindakan premanisme seperti ini,” katanya.
Ditambahkannya, presiden telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk segera melakukan kajian dan tindakan nyata guna mengatasi persoalan ini.
“Jadi, kita tidak lagi menggunakan kata-kata ormas, tapi menggunakan istilah premanisme,” tegasnya. (P-*r/Armin M)
