PRIORITAS, 21/1/25 (Tangerang): Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan sejumlah lahan strategis untuk mendukung proyek pembangunan satu juta unit rumah yang akan melibatkan investor asal Qatar.
Proyek ini direncanakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan akan dilakukan melalui skema kerja sama antar pemerintah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan, inisiatif ini merupakan respons terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto. “Kami diminta oleh Presiden untuk menyiapkan lahan-lahan potensial, termasuk tanah-tanah strategis seperti kawasan eks perumahan DPR, area sekitar Gelora Bung Karno, serta tanah sitaan BLBI yang kini dikelola oleh Dirjen Kekayaan Negara dan Bank Tanah,” ujar Maruarar, usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/1/25) seperti dilansir dari Antara.
Dalam proses persiapan ini, beberapa kementerian dan lembaga turut terlibat, di antaranya Kementerian BUMN yang akan menyediakan lahan dari Perumnas, PT KAI, dan BUMN lainnya. Selain itu, Kejaksaan Agung juga akan mendukung dengan menyediakan tanah sitaan di wilayah Banten.
Uni Emirat Arab berminat
Maruarar menambahkan bahwa Qatar bukan satu-satunya negara yang tertarik untuk berinvestasi dalam sektor perumahan di Indonesia. Negara-negara lain, seperti Uni Emirat Arab, juga menunjukkan minat yang sama. Saat ini, pemerintah tengah mengonsolidasikan data lahan, regulasi, dan potensi pasar guna memperlancar proses survei dan persiapan investasi.
“Qatar dan negara lainnya akan memulai proyek ini dengan melakukan survei terhadap lahan dan pasar. Sebagai investor, mereka tentunya akan mengevaluasi potensi besar yang dimiliki Indonesia, khususnya dalam hal kebutuhan perumahan yang sangat tinggi,” imbuhnya.
Proyek ini diharapkan tidak hanya memberikan akses perumahan bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan ekosistem yang produktif. Maruarar menjelaskan bahwa perumahan yang dibangun dapat dihuni oleh berbagai profesi, seperti guru, prajurit TNI berpangkat rendah, pelaku UMKM, hingga dokter muda, guna mendorong pembangunan yang lebih inklusif.
Pembangunan proyek perumahan ini direncanakan dimulai pada pertengahan 2025, dengan harapan dapat selesai sesuai jadwal dan memenuhi harapan masyarakat. (P-Gio R)
