PRIORITAS, 14/1/25 (Jakarta): Berbagai kebijakan diterbitkan OJK untuk mendukung inisiatif pemerintah, salah satunya program pembangunan tiga juta rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“OJK telah menyampaikan surat kepada perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya, agar mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi MBR. OJK memberikan ruang bagi LJK untuk mengambil kebijakan pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan penerapan manajemen risiko sesuai risk appetite dan pertimbangan bisnis,” ucap Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, Selasa (14/1/25).
Peran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) akan dioptimalkan oleh OJK untuk mendukung penyaluran kredit perumahan. “SLIK dapat digunakan dalam analisis kelayakan calon debitur dan bukan satu-satunya faktor dalam pemberian kredit,” kata Mahendra.
Dia menyatakan, OJK tidak memiliki ketentuan melarang pemberian kredit kepada debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar, termasuk dalam hal penggabungan fasilitas kredit lain, terutama untuk kredit dengan jumlah kecil.
“Hal tersebut sudah dilakukan LJK, yang per November 2024 mencatatkan 2,35 juta rekening rekening kredit baru. Kredit baru itu diberikan LJK pada debitur yang sebelumnya memiliki kredit non-lancar dari seluruh pelapor SLIK,” ucap Mahendra.
Saluran pengaduan OJK untuk KPR
OJK telah menyediakan saluran pengaduan melalui Kontak 157 untuk menangani kendala dalam proses pengajuan KPR bagi MBR, serta untuk mengatasi masalah saat pelunasan atau jika ada Surat Keterangan Lunas dari LJK lain belum terdaftar di SLIK.
“Agar pengaduan dapat ditangani secara efektif dan lebih cepat, OJK akan membentuk satuan tugas khusus. Satgas tersebut melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta pemangku kepentingan lainnya,” kata Mahendra.
Sejak 1 Januari 2023, larangan pemberian kredit untuk pengadaan lahan bagi pengembang perumahan telah dicabut. Mahendra menambahkan, OJK akan segera membahas dukungan likuiditas untuk pembiayaan program pembangunan tiga juta rumah.
“Pembahasan likuiditas perlu dilakukan mengingat besarnya dana yang dibutuhkan. Dukungan likuiditas tersebut, dengan menyempurnakan skema Efek Beragun Aset Surat Partisipasi di Pasar Modal,” ucap Mahendra menutup keterangannya. (P-Zamir)
