PRIORITAS, 20/5/24 (Jakarta) : Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meneken penandatanganan kerangka kerja sama/cooperation framework dengan Indonesia Investment Authority (INA). Hal itu diharapkan dapat menggenjot laju investasi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala OIKN Bambang Susantono mengatakan kerja sama ini untuk mempercepat realisasi investasi di IKN. Dengan begitu target investasi di IKN senilai Rp 100 triliun sampai 2024 diharapkan dapat tercapai.
“Intinya adalah kita ingin mempercepat realisasi dari investasi di kita, baik asing maupun lokal sehingga nantinya kecepatan dalam pembangunan di IKN itu bisa terwujud dengan baik,” kata Bambang kepada wartawan di Grand Hyatt Bali, Minggu (19/5/2024).
Bambang menuturkan, nantinya OIKN bersama INA bakal mengkurasi calon investor yang telah memberikan surat minat investasi (letter of intent/LoI). Saat ini jumlah LoI yang telah masuk ke IKN disebut telah mencapai 407 surat.
“Kalau kita lihat jumlah LoI sudah sekitar 407, dari situ kita harapkan dengan teman-teman dari INA bisa kita lihat lebih fokus mana yang akan kita coba fasilitasi dengan baik,” tuturnya.
Bambang menyebut geliat investasi itu utamanya bakal ditopang oleh suntikan modal asing melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sampai saat ini investasi yang sudah masuk terealisasi sekitar Rp 50 triliun. “Ini salah satunya mungkin akan ada masuk asing. Jadi mudah-mudahan hingga akhir tahun bisa sampai Rp 100 triliun karena ini cukup besar ya untuk yang investasi dengan pola KPBU,” ujar dia.
Respons keinginan presiden terpilih Prabowo
Sisi lain, OIKN merespons rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan menggelontorkan US$ 30 miliar selama 30 tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melanjutkan pembangunan IKN. Jika dipukul rata per tahun maka US$ 1 miliar atau sekitar Rp 16 triliun (kurs Rp 16.000).
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan, pembangunan IKN yang mendasar dan butuh dukungan pemerintah lebih banyak di awal. Oleh karenanya dinilai perlu untuk detail atau penjabarannya lebih lanjut.
“Memang kalau dipukul rata US$ 1 miliar per tahun, tapi ingat IKN itu pembangunannya memang sampai 2045, namun hal-hal yang mendasar dan butuh dukungan pemerintah mungkin lebih banyak di awal. Jadi itu angka yang secara garis besar kita tangkap sebagai arahan, tapi detailnya nanti seperti apa tentu akan perlu kita jabarkan sama-sama,” kata Agung kepada wartawan di Grand Hyatt Bali, Minggu (19/5/2024).
Dalam dua tahun terakhir saja (2023-2024), total APBN yang dianggarkan untuk IKN disebut mencapai Rp 80 triliun. Artinya per tahun sekitar Rp 40 triliun. Agung menilai jika US$ 30 miliar bisa digunakan untuk pembangunan dasar IKN selama 10 tahun, maka jumlahnya akan hampir sama dengan yang sudah dikerjakan saat ini.
“Kalau US$ 30 miliar selama 30 tahun, artinya setahunnya Rp 16 triliun. Tapi kalau 30 tahun itu katakanlah pembangunan utamanya 10 tahun, maka yang tadinya diperlukan untuk 30 tahun, itu bisa dihasilkan dalam 10 tahun saja,” ucapnya.
“Itu lah persis angkanya seperti yang kita hasilkan 2 tahun terakhir, Rp 40 triliunan. Jadi sama kira-kira apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, sangat sesuai dengan apa yang sudah terjadi,” tambahnya.
Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan rencana tersebut dalam agenda forum internasional Qatar Economic Forum 2024. Kepada Bloomberg, ia optimis kelanjutan pembangunan IKN dapat diperkuat komitmen investasi swasta.
“Ya, benar, US$ 35 miliar (dana yang dibutuhkan buat membangun IKN), tapi perhitungannya adalah dalam periode 25-30 tahun proses penyelesaian. Jadi kebutuhan anggaran sekitar US$ 30 miliar selama 30 tahun, itu berarti US$ 1 miliar (Rp 16 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.000) per tahun. APBN Indonesia bisa menanggungnya. Jadi kami sangat percaya diri,” kata Prabowo pada Rabu (16/5/2024). (P-DTK/wl)
