PRIORITAS, 2/5/24 (Jakarta) : Menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada, Ombudsman Republik Indonesia mengusulkan agar seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) diundur hingga setelah Pilkada.
”Hal ini dilakukan sebagai refleksi atas sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi yang lalu. Dalam sidang sengketa Pilpres 2024, isu keterlibatan aparatur pusat dan daerah menjadi salah satu sorotan,” kata Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih saat Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang Kepegawaian.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang serta perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurut Najih, meskipun dari putusannya itu tidak mengaitkan proses keterlibatan aparatur atau ASN sebagai bagian dari hal yang mengurangi nilai demokrasi, tetapi diakui oleh putusan itu bahwa ke depan netralitas aparatur negara dan ASN itu harus terus diperbaiki.
Ditemui di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2024), Najih menyampaikan, bahwa usulan ini dilakukan untuk menghindari para ASN yang menjadi komoditas politik.
”Selain itu, ini juga dilakukan untuk menghindari para ASN terlena dalam janji-janji palsu para politikus dalam kampanye,” tambahnya.
Najih pun menitipkan usulnya agar seleksi CASN 2024 ditunda. “Pak Junimart Girsang, kalau boleh saya mengusulkan untuk seleksi CASN tahun ini ditunda sampai selesainya Pilkada. Biar tidak dijadikan komoditas politik,” ujar Najih.
“Pak BKN, mudah-mudahan usulan ini bisa didiskusikan ke depan bagaimana agar isu CASN, seleksi ini dipending dulu supaya tidak dijadikan komoditas oleh para aktor-aktor politik, misalnya menjanjikan ‘nanti yang mendukung saya, saya akan jadikan CASN, jadikan ASN’, itu kan sangat mungkin ya dalam kampanye dilakukan,” pungkasnya. (P/DTK/wl)
