MCSP Kepri capai nilai tinggi, Ansar: Integritas ASN adalah kunci!
Rapat Koordinasi dan evaluasi hasil SPI Tahun 2024, di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau. (Pemprov Kepri)PRIORITAS, 16/10/2025 (Batam): Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) terus memperkuat langkah pencegahan korupsi melalui berbagai strategi digitalisasi tata kelola pemerintahan dan penguatan integritas aparatur.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, Pemprov telah menerapkan sejumlah langkah konkret seperti digitalisasi sistem pemerintahan, peningkatan transparansi informasi publik, serta kerja sama intensif dengan KPK, BPKP, dan Ombudsman dalam pembangunan Zona Integritas.
Selain itu, nilai-nilai integritas juga disosialisasikan melalui pemasangan banner dan media informasi Survei Penilaian Integritas (SPI) di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Integritas adalah landasan utama penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hasil SPI harus menjadi cermin untuk introspeksi dan perbaikan diri bagi seluruh ASN,” tegas Ansar dalam Rakor Evaluasi Hasil SPI 2024 di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, awal pekan.
Sementara Plt Deputi KPK RI Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo, melalui keterangan pers yang diterima Kamis (16/10/25) menjelaskan, SPI mengukur persepsi publik dan internal ASN terhadap tata kelola pemerintah daerah, sementara Monitoring Center for Prevention (MCSP) berperan memperbaiki sistem pencegahan korupsi.
Ia juga mengingatkan agar daerah mewaspadai praktik pemecahan paket pengadaan langsung serta memastikan efisiensi dan transparansi anggaran.
Ansar mengungkapkan bahwa hasil SPI Kepri dengan kategori merah (71,66) menjadi perhatian serius. Ia berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh di seluruh OPD, memperkuat komunikasi antara pimpinan dan staf, serta memperbaiki sistem pengawasan internal.
Sementara itu, hasil MCSP Pemprov Kepri menunjukkan capaian yang sangat baik dengan nilai tinggi. “Artinya, dari sisi sistem, tata kelola dan pencegahan korupsi kita sudah berjalan baik. Tantangan kita kini ada pada persepsi dan perilaku, ini yang harus kita benahi bersama,” ujar Ansar.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk penggunaan E-Katalog Lokal untuk menjamin transparansi dan efisiensi belanja pemerintah.
Kegiatan ini turut dihadiri Kasatgas Korsupgah Wilayah I.2 KPK Uding Juharudin, para bupati/wali kota se-Kepri, serta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri. (P-Jeff K)
Related posts
Terdaftar di Dewan Pers
No Comments